Home DPRD Kota Semarang Duh… Sebanyak 332 Toko Modern Di Semarang Tak Berizin

Duh… Sebanyak 332 Toko Modern Di Semarang Tak Berizin

Antisipasi makanan dan minuman berbahaya memasuki bulan ramadhan, Tim Gabungan Disperindag Kabupaten Kendal bersama Satpol PP melakukan sidak ke sejumlah pasar dan minimarket di Weleri, Rabu (17/6)

Semarang, 4/11 (BeritaJateng.net) – Sebanyak 529 minimarket atau toko modern berdiri di Kota Semarang, baru 197 minimarket yang memiliki izin. Artinya, sebanyak 332 minimarket di antaranya tidak mengantongi izin alias ilegal. Ironisnya, jumlah total minimarket tersebut telah melebihi batas quota sebagaimana telah diatur Peraturan Daerah (Perda), yakni kurang lebih 500 minimarket di Kota Semarang.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memiliki sikap tegas dengan menindak minimarket ilegal tersebut. “Dari jumlah 529 minimarket, baru 197 minimarket yang memiliki izin. Ini harus dilakukan penertiban dan penindakan. Aturan sebagaimana ditetapkan dalam Perda harus dilaksanakan,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Mualim di gedung DPRD Kota Semarang.

Mualim mengaku heran, bahkan jumlah 529 minimarket tersebut telah melebihi quota sebagaiman diatur dalam Perda yang hanya diperbolehkan kurang lebih 500 minimarket berdiri di Kota Semarang.  “Lha yang over ini siapa yang memberikan izin?” kata dia mempertanyakan.

Dikatakannya, sampai sekarang minimarket ilegal tersebut dibiarkan beroperasi hingga jumlahnya menjamur. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Pemilik modal besar datang melakukan ekspansi besar-besaran dengan mudah mendirikan minimarket. Menjamurnya minimarket seperti predator yang pelan-pelan membunuh kios-kios tradisional.

“Padahal kios-kios tradisional ini merupakan jantung perekonomian berbasis kerakyatan. Ini harus distop, dihentikan sementara operasionalnya,” kata dia.

Mualim meminta agar Pemerintah Kota Semarang menghentikan pertumbuhan minimarket baru. Segera dilakukan inventarisir untuk mengetahui mengetahui minimarket mana saja yang tidak berizin. “Kemudian segera dilakukan penyegelan dan dihentikan sementara. Jika tidak bisa melengkapi perizinan harus dibongkar,” katanya.

Menurutnya, menjamurnya minimarket sangat berpengaruh terhadap ke toko tradisional. Perda Nomor 39 Tahun 2014 telah mengatur minimarket atau toko modern secara rinci. Mulai dari Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). “Termasuk mendapat persetujuan warga yang berada dalam radius 500 meter di sekitar bangunan minimarket tersebut. Selama ini saya rasa banyak yang tidak memuat itu,” katanya.

Selain itu, minimarket tidak boleh beroperasi selama 24 jam. Minimarket seharusnya harus mengakomodir produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Semua itu sudah diatur di dalam Perda. Bahkan pembagian wilayah secara rinci telah diatur. Tetapi pengusaha minimarket ini asal berdiri tanpa mematuhi aturan,” katanya.

Mualim mengaku telah berusaha menggali informasi mengenai kenapa banyak minimarket tidak berizin? Rata-rata, kata dia, mereka cenderung tidak menggubris aturan. “Minimarket didirikan sebelum pengurusan perizinan dilakukan. Penting berdiri dulu, izin belakangan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pihaknya mengaku telah memerintahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang untuk segera melakukan inventarisir minimarket di Kota Semarang. “November ini mulai diinventarisir, mana saja minimarket yang belum berizin. Berdasarkan laporan, Disperindag katanya sudah membuat kajian,” katanya.

Hevearita juga mengaku kaget melihat data ada 529, baru 197 yang berizin. Quota ini sudah melebihi dari batas yang ditentukan. “Ini seharusnya kan tidak boleh. Meski ada yang sedang proses pengurusan perizinan, tapi sebenarnya ini kan tidak boleh. Perizinan seharusnya dilakukan sebelum didirikan. Saya minta segera diinventarisir,” kata Ita sapaan akrab Hevearita.

Ita juga menegaskan jika tidak melengkapi perizinan sebagaimana batas waktu yang ditentukan, maka minimarket tersebut akan dilakukan penutupan operasi hingga pembongkaran. “Di dalam Perda sendiri sudah diatur dan dijelaskan adanya clausul (jika tidak memenuhi perizinan) bisa ditutup. Kami akan lakukan sosialisasi, kira-kira sampai Januari-Februari 2017,” katanya.

Mengenai kebijakan produk UMKM harus menjadi komoditas di dalam minimarket, Ita menegaskan, hal itu sudah disampaikan kepada Disperindag Kota Semarang. “Kalau perlu nanti dibuatkan Perwal (Peraturan Wali Kota) agar produk UMKM bisa masuk minimarket. Mengenai operasional 24 jam itu coba nanti saya cek lagi, aturannya seperti apa,” katanya. (Bj)