Home Hukum dan Kriminal Duh Bidan Pukesmas Selewengkan Dana Jampersal

Duh Bidan Pukesmas Selewengkan Dana Jampersal

image

Blora, 18/5 (Beritajateng.net)-Bidan di Puskesmas Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah yang juga mantan bendahara Jampersal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora telah menyalahgunakan dana jampersal. Dana tersebut diperuntukkan bagi ibu hamil dari kelurahan miskin.

Tri Asih Wahyu Sari (36) yang dulunya seorang PNS merupakan pelaku dari penyelewengan dana jampersal. Dana jampersal yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Blora senilai Rp 1,7 miliar itu tidak semuanya sampai kepada yang berhak. Kasus ini terungkap pada 2013 lalu.

Namun yang bersangkutan sempat kabur dari rumah setelah dimintai keterangan oleh Polres Blora.Berdasarkan hasil audit dari BPKP perwakilan Jawa Tengah, penyalahgunaan dana jampersal yang dilakukan oleh Tri Asih, warga desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabuapten Blora ini telah merugikan keuangan negara senilai Rp 698 juta.

Akibat dari perbuatannya Tri Asih telah di pecat dari PNS. Hal ini dijelaskan oleh Kapolres Blora AKBP Dwi Indra Maulana saat gelar perkara bersama para wartawan di Kapolres Blora yang didampingi oleh Wakapolres Blora Kompol Sugiyanto, Kasat Reskrim AKP Asnanto dan Kanit II (Tipikor) Satreskrim Iptu Heri Dwi Utomo.

Lebih lanjut Kapolres Blora AKBP Dwi Indra Maulana menjelaskan pelimpahan kasus jampersal ke Kejari Blora telah memasuki tahap ke-2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti. Saat ini berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari Blora. “Saat ini yang bersangkutan masih ditahan dengan segera akan kami limpahkan,” kata Kapolres Blora.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Blora AKP Asnanto menambahkan, pelimpahan tahap pertama sudah dilakukan dan pelimpahan tahap ke-2 masih menunggu koordiansi. “Pelimpahan tahap pertama sudah selesai, untuk pelimpahan tahap kedua menunggu koordinasi antara Kejari Blora dengan Kejati Semarang. Sebab prosedurnya memang demikian. Namun percayalah ini tidak lama lagi,” tambahnya.

Selain melanggar pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tersangka juga dijerat pasal 64 ayat (1) KUHP junto pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001.(BJ31)