Home Hukum dan Kriminal Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahunan Jepara Rp 600 Juta Dilaporkan Polisi dan...

Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahunan Jepara Rp 600 Juta Dilaporkan Polisi dan Kejati

Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jawa Tengah melaporkan dugaan kasus korupsi Penyimpangan dana alokasi desa dan dana desa tahun anggaran 2015 Desa Tahunan Kabupaten Jepara kepada Kepolisian Polda dan Kejati Jateng, Selasa (19/4).

Semarang, 19/4 (BeritaJateng.net) – Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jawa Tengah melaporkan aduan terkait dugaan kasus korupsi Penyimpangan dana alokasi desa dan dana desa tahun anggaran 2015 Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara kepada Kepolisian Polda dan Kejati Jateng, Selasa (19/4).

Ketua LCKI Jateng, Adhi Siswanto Wisnu nNgroho mengatakan bahwa LCKI Jawa Tengah membawa berkas pengaduan yang didapat dari paguyuban  RT/RW kecamatan Tahunan Jepara.

“Setelah kami dapatkan berkas laporan, kami melanjutkan aduan ke kepolisian dan kejaksaan tinggi Jawa Tengah terkait dugaan korupsi dana desa di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan, Jepara,” ujarnya.

Menurutnya, telah terjadi dugaan penyimpangan di tahun  2010 silam, namun kami baru melaporkan setelah mendapat fakta dan bukti tahun 2015 lalu. Kami mengadukan laporan untuk selanjutnya dikembangkan lagi oleh kejaksaan.

Ia menuturkan, penyimpangan anggaran dana desa sekitar Rp. 600 juta yang digunakan secara fiktif seperti untuk pembangunan yang fiktif, LPJ fiktif, dan proposal yang fiktif.

Berdasarkan laporan warga, diduga yang melakukan kegiatan fiktif tersebut adalah Ketua Badan Keuangan Masyarakat (BKM) Abdurrahman Kaur Keuangan Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

“Kami mengharapkan kejaksaan dapat menyelidiki dan mengembangkan kasus ini dan mencari tahu siapa aktor intelektualnya dan agar proses hukum yang berjalan tidak tebang pilih,” ujar Adhi.

Sementara itu, Kasubag Protokoler Kejati Jateng Alex FM menerima aduan LCKI dan akan mengembangkan kasusnya. “Berkas dari LCKI telah kami terima dalam bentuk laporan pengaduan hukum, dan selanjutnya akan kami sampaikan pada bidang yang menangani,” ujar Alex FM. (MG2)