Home Lintas Jateng Dua Tahun Kepemimpinan Ganjar, Kartu Tani Masih Mimpi

Dua Tahun Kepemimpinan Ganjar, Kartu Tani Masih Mimpi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
 foto ganjar

Semarang, 6/8 (BeritaJateng.net) – Tahun kedua kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, salah satu program unggulannya berupa Kartu Tani ternyata belum berjalan sesuai harapan. Saat ini kartu tani baru terdistribusi sebanyak 240 buah. Itupun baru dilakukan di satu wilayah yakni Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Didiek Hardiana mengungkapkan, pelaksanaan program kartu tani masih diujicoba di Kecamatan Gringsing. Itupun belum bisa menjangkau  seluruh petani disana tetapi masih pada kelompok tani.

“Kami sangat menyayangkan program kartu tani yang menjadi unggulan gubernur ini belum berjalan sesuai harapan. Padahal saat ini hampir masuk tahun ketiga kepemimpinan Pak Ganjar,” ungkapnya saat dihubungi Kamis (6/8).

Didiek menjelaskan dalam beberapa kali rapat dengar pendapat dengan SKPD terkait, terungkap bahwa banyak persoalan yang menyebabkan tidak berjalannya program kartu tani sesuai harapan. Salah satu sebabnya adalah tidak dimilikinya data base petani di Jawa Tengah. Selain data tentang petani, data data lain seperti luas lahan pertanian, jenis jenis tanaman yang dibudidayakan dan potensi potensi pertanian lainnya juga tidak dimiliki.

Selain itu, tambah Didiek, koordinasi antar SKPD terkait yang membidangi pertanian dengan Biro Bina Produksi yang juga menjadi leading sectore pelaksanaan kartu tani tidak berjalan dengan baik. Masing masing berjalan sendiri sendiri sehingga terkesan saling menyalahkan dan saling menunggu.

“Dinas Pertanian dan Setbakorluh mengajukan anggaran untuk melakukan pendataan petani di Jawa Tengah. Inikan bukti tidak ada koordinasi antara mereka,” tegasnya.

Terkait dengan tidak dimilikinya database petani ini diakui oleh Sekretaris Dinas Pertanian Jawa Tengah Bimo S. Ketika diminta tanggapan oleh wartawan, Bimo mengatakan, yang dimiliki Dinas Pertanian saat ini adalah data kelompok tani sedangkan data petani pihaknya belum memilikinya.

“Kami akan melakukan pendataan petani melalui anggaran perubahan tahun ini,” ungkapnya usai pembahasan dengan Komisi B.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Biro Bina Produksi Pemprov Jateng Peni Rahayu mengatakan, database petani di Jawa Tengah belum dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Setbakorluh. Pihaknyapun sering merasa kesulitan ketika membutuhkan data tersebut.

“Betul, kami sering merasaa kesulitan. Bahkan belum lama ini kami membuka data tentang kelompok tani yang dimiliki Setbakorluh. Kami mencari data ketua kelompoknya saja tidak ada apalagi anggotanya,” ungkapnya ketika ditanya anggota dewan di ruang rapat Komisi B beberapa waktu yang lalu.

Pilot Project pelaksanaa kartu tani di Kecamatan Gringsing saat ini dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kerjasama dengan BRI ini dilakukan mengingat kesanggupan bank milik pemerintah ini untuk mendistribusikan secara gratis kepada para petani. Sementara kalau didistribusikan sendiri oleh pemprov memerlukan beaya yang sangat besar.

“Konsep kartu tani yang diedarkan oleh BRI dalam uji coba di Gringsing bertujuan untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani. Memang ini berbeda dengan konsep awal yang terintegrasi dalam sistem manajemen informasi pangan Indonesia (SIMPI) yang kami gagas. Hal ini dengan pertimbangan karena BRI menggratiskan peredaran kartu tani,” jelasnya.

Menanggapi berubahnya konsep kartu tani yang kemudian ditangani BRI ini, Didiek Hardiana mengaku heran karena BRI pasti melaksanakan program kartu tani dengan kepentingan bisnis. Hal ini terbukti ketika BRI menerapkan beaya administrasi dan ketentuan tabungan bagi petani yang mendapatkan kartu tani sehingga memunculkan protes petani di Gringsing.

“Harusnya kalau mau dikerjasamakan dengan perbankan, Gubernur melakukan kerjasama dengan Bank Jateng bukan dengan BRI. Kenapa malah dengan BRI?,” tanyanya. (BJ13)