Home DPRD Kota Semarang DPRD Soroti Kinerja Pemkot Semarang Yang Kurang Maksimal

DPRD Soroti Kinerja Pemkot Semarang Yang Kurang Maksimal

Suasana saat sidang paripurna LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (24/4)
Suasana saat sidang paripurna DPRD Kota Semarang, Jumat (24/4).
Suasana saat sidang paripurna DPRD Kota Semarang, Jumat (24/4).

Semarang, 25/4 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti kinerja pemerintah kota setempat terkait tidak maksimalnya penyerapan anggaran dalam setiap tahunnya.

“Kami telah mengesahkan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang.

Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Semarang untuk Akhir Tahun Anggaran 2014 maupun Akhir Masa Jabatan 2010-2015 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (24/4) kemarin.

Pansus Akhir Masa Jabatan diketuai oleh Ari Purbono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sementara Pansus LKPJ Akhir Masa Anggaran diketuai oleh Anang Budi Utomo dari Fraksi Golkar.

Ia mengatakan LKPJ Wali Kota Semarang tersebut diterima oleh DPRD, namun dengan catatan, yakni mengenai sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) yang setiap tahunnya masih sangat ebsar.

“SiLPA di Kota Semarang setiap tahunnya masih relatif tinggi. Tahun 2014 lalu saja (SiLPA, red.) mencapai Rp1,08 triliun. Jumlah itu tentunya fantantis,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Catatan selanjutnya, kata dia, berkaitan dengan masalah sumber pendataan penduduk yang masih tumpang tindih dan tidak sinkron sehingga turut memengaruhi indikator keberhasilan pembangunan.

“Data kependudukan selama ini kan masih mengacu tiga lembaga, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” katanya.

Semestinya, kata dia, Pemkot harus merujuk hasil pendataan salah satu lembaga saja secara konsisten agar tidak tumpang tindih, mengingat data kependudukan penting sekali untuk pelaksanaan program.

“Data jumlah penduduk memengaruhi berbagai aspek, seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, termasuk penentuan jumlah pemilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang,” kata Supriyadi.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan LKPJ telah disusun sesuai dengan yang telah dilakukan Pemkot Semarang dan semua program sudah berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Mengenai catatan atau rekomendasi dari legislatif, kata dia, akan menjadi referensi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) mendatang.

“Harapannya, program-program pembangunan ke depan bisa berjalan dengan lebih baik. Kami berterima kasih atas kerja sama dewan selama ini dan secara pribadi meminta maaf jika ada salah selama ini,” pungkasnya. (BJ05)