Home Hukum dan Kriminal DPRD Semarang : Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan

DPRD Semarang : Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan

keuangan_mikro_mgs5ou

Semarang, 18/3 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menegaskan dana kas daerah yang merupakan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah setempat.

“Itu (kasda, red.) kan uang rakyat. Ya, harus mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Rabu, menanggapi dugaan raibnya dana kasda Rp22 miliar.

Menurut dia, pihaknya segera mengklarifikasi proses perkembangan dugaan raibnya dana kasda senilai Rp22 miliar yang disimpan di salah satu perusahaan perbankan itu dengan mengundang seluruh pihak terkait.

Politikus PDI Perjuangan itu mengakui DPRD Kota Semarang selama ini belum mengetahui secara persis mengenai penyimpanan dana kasda, termasuk perbankan-perbankan mana yang menjadi tempat penyimpanan dana itu.

“Makanya, kami dalam waktu dekat segera memanggil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Inspektorat, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang untuk mengklarifikasi masalah itu,” katanya.

Kalau sekiranya klarifikasi yang dilakukan belum cukup, kata dia, DPRD Kota Semarang akan menindaklanjuti dengan membentuk panitia kerja untuk membahas tentang dugaan raibnya dana kasda senilai Rp22 miliar itu.

Yang jelas, kata dia, sesuai dengan nomenklatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercantum pendapatan bunga deposito kasda pada bank sebesar Rp30 miliar/tahun dan jasa giro Rp5 miliar/tahun.

“Ya, tetapi kami kan tidak tahu detail pengelolaannya bagaimana. Yang mengelola kan Pemerintah Kota Semarang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) nanti, kami juga akan mengundang kalangan perbankan,” tukasnya.

Berkaitan dengan langkah Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana yang melaporkan permasalahan itu kepada kepolisian, Supriyadi mengapresiasinya sebagai tindakan tepat untuk menyelamatkan uang rakyat.

“Kalau dalam ranah hukum, itu wilayah kepolisian. Namun, kami secara politik berhak menanyakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk permasalahan itu dan menyampaikannya kepada publik,” pungkasnya.

Sebagaimana diwartakan, Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana mencurigai dugaan raibnya dana kasda senilai Rp22 miliar yang disimpan di salah satu perbankan saat penandatangan nota kesepahaman (MoU).

Pada 2007, DPKAD menyimpan uang di tujuh perbankan, salah satunya Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), dan selama ini rekonsiliasi yang didapat, seperti rekening koran, dan sebagainya berjalan lancar.

Sesuai rekomendasi BPK, Yudi mengatakan dana kasda yang selama ini disimpan di layanan giro dipindah ke deposito dan sudah dilakukan November 2014, dengan mendapat bukti tanda terima sertifikat deposito.

Masih atas rekomendasi BPK, kata dia, dilakukan pembaruan MoU dengan mengundang tujuh perbankan pada 6 Januari 2015, namun salah satu perbankan, yakni BTPN ternyata tidak hadir dalam kesempatan itu.

“Kami jadi curiga. Makanya, kami lakukan penelusuran ke BTPN dengan menunjukkan sertifikat deposito dan laporan rekening koran yang kami terima secara berkala. Namun, sertifikat itu ternyata tidak diakui,” tukasnya. (ant/Bj)