Home DPRD Kota Semarang DPRD : Minimalisir Kebocoran PAD Sektor Parkir, Pemkot Harus Gandeng Aparat Hukum

DPRD : Minimalisir Kebocoran PAD Sektor Parkir, Pemkot Harus Gandeng Aparat Hukum

ilutrasi
ilutrasi
ilustrasi

Semarang, 11/8 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Kota Semarang semestinya harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal pengelolaan parkir. Pasalnya hingga kini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran masih jauh dari potensi yang ada.

Oleh karena itu, Pemkot dalam hal ini Dishubkominfo Kota Semarang perlu melakukan terobosan dan berani bersikap tegas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan parkir.

“Maraknya parkir liar dan tingkat kebocoran yang tinggi itu menunjukkan pemkot tidak mampu. Sebenarnya masalah parkir sudah lama dan sampai sekarang masih saja belum beres. Makanya perlu gandeng aparat. Contohnya di Kota Medan, PAD dari parkir bisa sampai Rp.20 M,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono di Gedung DPRD Kota Semarang.

Ari menambahkan, aparat penegak hukum itu seperti TNI, Polri dan Kejaksaan. Aparat penegak hukum itu kata dia, diyakini mampu menangani secara hukum segala bentuk pelanggaran terkait pengelolaan parkir di Kota Semarang.

“Bagaimana meminimalisir kebocoran dan masalah lainnya terkait parkir, saya yakin dengan bekerjasama bersama semua elemen masyarakat termasuk aparat penegak hukum, pemasukan PAD dari parkir jadi meningkat,” tambahnya.

Selain parkir di tepi jalan umum, Ari mengatakan pihaknya juga menyoroti parkir yang dikelola swasta seperti parkir di rumah sakit, stasiun dan bandara serta perkantoran-perkantoran. Dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut selama masih dibawah kontrol pemerintah kota.

“Yang terjadi saat ini kan tidak sesuai aturan. Sebagai contoh dewan pernah mempertanyakan pemkot soal parkir di depan RS. Tlogorejo. Saluran disitu dibeton untuk tempat parkir. Sampai sekarang pemkot tidak bisa bertindak tegas,” katanya politisi PKS ini.

Lebih lanjut Ari menambahkan, usulan pada pemkot untuk menggandeng aparat penegak hukum dinilai masuk akal dan layak diterapkan di Kota Semarang. Buktinya, kota lain sudah menerapkan dan ternyata menyumbang besar ke PAD.

Seperti diketahui, tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan tarif parkir tidak sesuai Peraturan daerah (Perda).  (Bj05)