Home Ekbis DPRD Jateng Minta Pemerintah Kaji Kenaikan LPG 3 Kilo

DPRD Jateng Minta Pemerintah Kaji Kenaikan LPG 3 Kilo

helmi turmudi

SEMARANG, 27/3 (BeritaJateng.net) – Rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi LPG 3 kilogram dan melepas harga sesuai mekanisme pasar ditentang kalangan Anggota DPRD Jateng. Mereka mengharapkan agar rencana tersebut dikaji lagi agar tidak memberatkan masyarakat terutama kalangan bawah.

Anggota Komisi B Helmi Turmudi mengungkapkan, apabila subsidi dicabut maka harga per tabung “melon” bisa mencapai Rp. 40.000 – Rp. 45.000,-. Harga tersebut dipandang memberatkan masyarakat golongan menengah kebawah.

“Kebijakan tersebut saya rasa tidak tepat karena beban ekonomi masyarakat kita sangat berat. Saya harapkan rencana tersebut dikaji lagi kalau perlu dibatalkan,” ungkap Helmi saat ditemui di ruang Komisi B Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (27/3).

Pencabutan subsidi LPG dan akan diganti dengan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang diwujudkan dalam bentuk kartu tunai yang berisi saldo sebesar Rp. 42.000 – Rp. 45.000 dan bisa digunakan untuk membeli LPG “melon” tersebut dinilai akan menimbulkan kerawanan baru. Hal ini disebabkan data yang digunakan untuk sasaran keluarga yang mendapatkan kartu tersebut belum tentu valid.

“Banyak kasus pendataan keluarga miskin yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat dan menimbulkan persoalan,” jelasnya.

Dia mencontohkan, data masyarakat miskin yang dikeluarkan BPS dan menjadi sumber data bagi penerima Kartu Jamkesmas banyak terjadi kekeliruan sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat kartu tersebut dan kemudian dicover dengan kartu Jamkesda. Kondisi seperti ini bisa terulang dan dikawatirkan banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu tunai kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kilogram.

“Saya lebih cocok kalau pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasannya agar LPG “melon” ini tidak dibeli oleh keluarga mampu,” katanya.

Selain keluarga miskin, tambah politisi Partai Demokrat ini, banyak keluarga dari kalangan menengah yang akan terkena dampak pencabutan subsidi LPG “melon” ini. Kalangan ini tidak dikategorikan sebagai keluarga miskin namun pendapatannya hanya pas pasan bahkan cenderung kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Keluarga buruh misalnya, mereka ini hanya memiliki gaji pas pasan dan pasti akan terkena dampak atas kenaikan harga LPG jenis ini,” tambahnya.

Saat ini pemerintah sedang mengkaji pencabutan subsidi LPG 3 kilogram dengan mengalihkan dalam bentuk kartu tunai agar subsidi tepat sasaran kepada keluarga miskin. Sedangkan untuk masyarakat golongan mampu yang membeli gas melon sesuai harga keekono­mian yang diperkirakan menca­pai Rp 40 – 45 ribuan per tabung.

“Semua harga dari elpiji yang ada di pasar akan sama nantinya, tanpa adanya subsidi. Mau itu yang ukuran 12 kg maupun yang berukuran 3 kg. Namun, yang miskin mereka akan mendapat­kan kartu diskonnya,” tegas Plt Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja. (BJ13)