Home Lintas Jateng DPRD Jateng Minta Gubernur Revisi Pergub Soal Penyaluran Hibah dan Bansos

DPRD Jateng Minta Gubernur Revisi Pergub Soal Penyaluran Hibah dan Bansos

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

SEMARANG, 18/8 (BeritaJateng.Net) – DPRD Jawa Tengah merekomendasikan kepada Gubernur Ganjar Pranowo untuk melakukan revisi atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2015 tentang penyaluran dana hibah dan bansos, mengingat dengan pergub tersebut hibah dan bansos banyak yang tidak bisa tersalurkan.

“Kami sudah mengirimkan rekomendasi kepada gubernur dalam forum Badan Anggaran (Banggar) untuk merevisi Pergub 55/2015,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani, Rabu (18/8).

Chamim mengatakan, rekomendasi tersebut sudah diserahkan pada pembahasan di Bangat minggu yang lalu dan berharap agar segera ditindakanjuti agar pada tahun 2017 mendatang anggaran hibah dan bansos bisa disalurkan.

“Rekomendasi ini mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2016, yang di antaranya mengatur, bahwa penerima hibah dan bansos yang harus berbadan hukum hanya lembaga pendidikan sedangkan untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) cukup disahkan oleh SKPD yang membidangi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Misalnya untuk Pokmas peternakan cukup di Dinas Peternakan, Pokmas pertanian cukup di Dinas Pertanian, lembaga sosial cukup di Dinas Sosial, Masjid, Musala, Gereja, cukup di Kementerian Agama. Proses pemberian badan hukum tidak perlu sampai di Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Maruf menambahkan, intervensi Pemprov melalui program-program kesejahteraan, selama ini terhambat karena tidak bisa disalurkan melalui by name by address. Jika Pergub tersebut direvisi, maka persoalan yang ada selama ini selesai.

Terlebih, imbuhnya, saat ini Pemprov Jateng sudah memiliki data warga miskin hingga by name by address. Bahkan sudah diserahkan ke Pemkab/Pemkot se Jateng untuk ditangani. Tapi tidak bisa diintervensi melalui dana pemerintah karena terkendala Pergub.

“Kalau Pergub diperbaiki, maka bisa dilakukan. Jadi pengurangan kemiskinannya jelas, bisa dilakukan melalui dinas tertentu,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, Indrawasih, mengatakan, pihaknya sudah menerima rekomendasi tersebut namun saat ini sedang dilakukan pembahasan substansi di leading sektornya. Di antaranya Biro Keuangan dan Biro Bina Mental Setda provinsi Jateng.

“Cepat dan lambatnya tergantung di mereka (Biro Keuangan dan Bina Mental), selanjutnya akan kami lakukan harmonisasi untuk disampaikan ke Gubernur,” katanya. (BJ13)

Advertisements