Home Headline DPRD Jateng Gelar Paripurna LKPJ Melalui Video Conference

DPRD Jateng Gelar Paripurna LKPJ Melalui Video Conference

SEMARANG, 27/4 (Beritajateng.net) – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng hari ini berlangsung dengan sistem Video Conference.

Dari pantauan beritajateng, Rapat Paripurna yang dilakukan di Ruang Paripurna Lantai 4 Gedung Berlian dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan dipimpin Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua Heri Pudyatmoko serta diikuti oleh 19 orang perwakilan fraksi. Sementara anggota dewan yang mengikuti rapat melalui Video Conference berjumlah 50 orang.

Usai rapat, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan, DPRD Jateng menyelenggarakan rapat paripurna melalui Video Conference menyesuaikan Sosial Distancing dan Physical Distancing sebagai upaya memutus mata rantai Covid-19 namun program legislasi tetap berjalan.

“Ini hanya ada 19 anggota dewan yang hadir, Pak Gub. Semuanya perwakilan fraksi. Ada juga 50 anggota yang mengikuti secara live streaming. Sesuai ketentuan, sidang ini telah memenuhi kuorum. Kuorumnya 61 dari 120 anggota,” Ungkap Bambang Kusriyanto.

Politisi yang biasa dipanggil Bambang Krebo ini menjelaskan, LKPj Gubernur selanjutnya akan dibahas DPRD, namun bentuk pembahasannya belum dipastikan apakah melalui Pansus atau mekanisme lainnya.

“Nanti akan di Bamuskan (Badan Musyawarah) dulu. Rencananya Bamus akan dilakukan Rabu (30/4) besok,” jelasnya.

Hasil pembahasan tentang LKPj gubernur akan paripurnakan kembali dalam waktu satu bulan mendatang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengapresiasi langkah yang dilakukan para legislator itu. Bahkan saat melakukan paparan, 50 anggota dewan tersebut juga nampak mengikuti dengan seksama.

“Cara seperti ini memang harus kita lakukan untuk memecah kebuntuan. Meski di tengah wabah, kita juga dituntut untuk kerja semakin cepat,” kata Ganjar.

Dalam paparannya, Ganjar menyampaikan capaian-capaian yang Pemprov Jateng lakukan dalam tahun anggaran 2019. Dari soal inflasi, perdagangan, indeks pembangunan manusia sampai reformasi birokrasi.

“Upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan dilakukan antara lain dengan penerapan birokrasi yang semakin casual serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Ganjar.

Adapun tingkat capaian masing-masing Misi pada tahun 2019, lanjut Ganjar, dapat digambarkan melalui capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dikategori dalam 5 (lima) tingkat ketercapaian yaitu Sangat Tinggi (≥ 91%), tinggi (76%-90,99%), sedang (66%-75,99%), rendah (51%-65,99%) dan sangat rendah (≤50,99%).

“Untuk pelayanan pemerintah misalnya, Jateng meraih tingkat ketercapaiannya adalah 364 indikator (93,33%) dalam kategori Tinggi dan Sangat Tinggi,” katanya.

Yang terakhir, tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana. Caranya, dilaksanakan melalui 10 program dengan 99 indikator kinerja. Adapun tingkat ketercapaian kinerja ditunjukkan dengan 96 indikator kinerja (96,97%) Sangat Tinggi; 2 indikator kinerja (2,02%) Rendah; dan 1 indikator kinerja (1,01%) Sangat Rendah.

“Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari hulu ke hilir serta penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko,” katanya.

(NK)