Home DPRD Kota Semarang DPRD Jalin Kerjasama Dengan Kejari dan Perguruan Tinggi

DPRD Jalin Kerjasama Dengan Kejari dan Perguruan Tinggi

image

Semarang, 24/4 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang lakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan delapan Perguruan Tinggi Kota Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang sebelum memulai sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ), Jumat (24/4) pagi.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Asep Mulyana di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Sementara penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD Kota Semarang dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Semarang tentang pembangunan kota Semarang dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diwakili oleh lima perguruan tinggi yakni Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Sultan Agung (Unisula), Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) dan Universitas Soegijapranata (Unika) Semarang.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, paripurna kali ini merupakan paripurna yang sungguh luar biasa karena diawali dengan penandatanganan kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Semarang dan Perguruan Tinggi di Semarang.

“Tentunya kami berharap bisa mendapatkan pendampingan sebagai penguatan DPRD untuk mengoptimalkan kinerja dan produk Perda yang dihasilkan berkualitas, tentunya dengan pendampingan delapan tenaga ahli dri perguruan tinggi di Kota Semarang,” paparnya.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Supriyadi, tentunya wakil rakyat perlu pendampingan, saran dan evaluasi dari akademisi dan kejaksaan negeri.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Asep Mulyana menyatakan, jadi ini sudah di rancang jauh-jauh hari antara DPRD dengan Kejari menyangkut masalah kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara.”Kita tahu dan pahami bersama bahwa tugas tugas legislasi cukup luas dan sangat berat yang tentu saja membutuhkan pendampingan dari aspek hukum khususnya perdata dan tata usaha negara,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, setelah ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk konkrit dalam bentuk surat kuasa khusus yang di berikan DPRD kepada Kejari selaku penerima kuasa.”Sepanjang perkara perdata dan tata usaha negara, kami akan bertindak sebagai pengacara negara yang mendampingi DPRD di pengadilan perdata dan tata usaha negara maupun pendamping di luar konteks peradilan, jadi baik litigasi maupun non litigasi akan kami dampingi,” paparnya. (BJ05)