Home Lintas Jateng DPRD Diharap Rekomendasikan Kenaikan Usulan UMK

DPRD Diharap Rekomendasikan Kenaikan Usulan UMK

(dok/ant)

Kudus, 18/11 (BeritaJateng.Net) – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap anggota legislatif mengeluarkan surat rekomendasi usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) menyesuaikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk disampaikan kepada Gubernur Jateng.

“Daerah lain sudah ada yang menempuh jalan seperti itu sehingga DPRD Kudus diharapkan bisa mengeluarkan surat rekomendasi pimpinan dewan agar nominal UMK Kudus 2015 disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),” kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus Wiyono di Kudus, Selasa (18/11).

Menurut dia, tugas dewan pengupahan sudah selesai, namun belum ditetapkannya UMK Kudus 2015 oleh Gubernur Jateng masih ada kesempatan untuk meminta ada kenaikan nominal UMK dengan mempertimbangkan kenaikan harga BBM.

Ia menganggap, hal itu bisa ditempuh lewat rekomendasi pimpinan DPRD Kudus sebagai produk hukum untuk diusulkan kepada bupati setempat, kemudian diteruskan ke Gubernur Jateng.

Usulan awal SPSI sebesar Rp1.500.000, kata dia, sudah mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM, namun oleh Bupati Kudus diusulkan ke gubernur sebesar Rp1.380.000, sedangkan usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebesar Rp1.300.000.

Idealnya dengan adanya kenaikan harga BBM, kata dia, UMK Kudus 2015 sebesar Rp1.600.000.

“Kami juga berharap gubernur mempertimbangkan kenaikan harga jual BBM dalam menetapkan nominal UMK 2015,” ujarnya.

Sementara itu, Sektretaris Apindo Kudus Hamidin mengungkapkan, usulan Bupati Kudus sebesar Rp1.380.000 masih bisa diterima sebatas angka itu.

“Jika dinaikkan lagi tentunya Apindo Kudus keberatan,” ujarnya.

Dampak kenaikan harga BBM, lanjut dia, tidak hanya dialami pekerja, melainkan perusahaan juga ikut terkena dampak.

Bahkan, lanjut dia, dampaknya bisa mencapai 30 persen, sedangkan sektor jasa transportasi tentunya bisa mencapai 50-an persen.

Nantinya, kata dia, dampak kenaikan harga BBM tersebut juga merambah ke semua bahan baku.

Harapannya, lanjut dia, UMK Kudus 2015 ditetapkan sesuai usulan Bupati Kudus sebesar Rp1.380.000.

Alternatif menaikkan harga produk, kata dia, merupakan alternatif terakhir karena menyangkut daya saing serta respons pasar.

“Perusahaan juga akan berupaya melakukan efisiensi di internal agar beban biaya produksi bisa ditekan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan mengungkapkan harapan agar membuat rekomendasi pimpinan DPRD tentu harus menunggu surat resmi dari SPSI Kudus.

“Kami belum bisa menjawab siap atau tidak membuat surat rekomendasi tersebut. Tentunya gubernur juga akan mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM,” ujarnya. (ant/pri)