Home Headline DPRD Demak Meminta Seleksi P3K Bebas Pungutan Liar dan Percaloan

DPRD Demak Meminta Seleksi P3K Bebas Pungutan Liar dan Percaloan

Demak, 13/8 (BeritaJateng.net) – Rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021 dilingkup pemerintahan kabupaten Demak dipastikan tidak adalagi praktik pungututan liar ataupun percaloan yang menjanjikan lolos dalam seleksi penerimaan P3K. Hal tersebut diucapkan Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet saat beraudiensi dengan paguyuban guru honorer K2 dan paguyuban GTT non K2 digedung paripurna DPRD.

” Jika ditemukan bukti adanya praktik tersebut, kita akan menindak secara tegas semua pihak yang terlibat,” tegas Ketua DPRD Demak.

Dalam hal ini DPRD Demak juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait yang hampir expired (usia di atas 50 tahun) bisa mendapat prioritas masuk seleksi P3K.

“Kalau ada yang minta Rp 20-30 juta abaikan saja. Panjenengan cukup berjuang penuhi passing grade,” imbuh politisi PDIP itu.

Menurutnya, dengan formasi P3K yang tersedia yakni 1.979 lowongan menjadikan peluang para honorer atau guru tidak tetap (GTT) lebih besar. Sehingga mampu mempersempit hal-hal diluar kewajaran seperti pungutan dan sejenisnya. Sebab dipastikan DPRD akan mengusut tuntas.

“Mereka yang mengabdi mencerdaskan anak bangsa di Demak mestinya dapat penghargaan. Maka itu panjenengan semua jangan pesimis. Tetep percaya diri dengan berkusnudzon pada Allah SWT. Jangan takut, jangan minder. Semua bisa masuk dan terakomodir dengan baik, asalkan benar-benar berusaha memenuhi passing grade,” tandas Fahrudin Bisri Slamet.

Sementara itu menurut Kepala BKPP sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Hadi Waluyo menjelaskan, jumlah GTT di Kota Wali saat ini berjumlah 2.600 orang dan 500 honorer K2. Sementara formasi yang tersedia pada rekrutmen 2021 total adalah 2.129 posisi. Terdiri dari 150 CPNS dan 1.979 P3K semuanya khusus guru.

“Pendaftaran sudah ditutup 26 Juli. Seleksi administrasi sudah selesai. Tahapan berikutnya menunggu jadwal dari pusat untuk tes kompetensi,” ujarnya.

Sebagaimana UU 23 tahun 2014, pemerintah daerah terdiri legislatif dan eksekutif. Maka ketika ada statemen Ketua DPRD akan menindak tegas bila ditemukan adanya pungutan atau diskriminatif dalam seleksi atau rekrutmen akan CPNS dan P3K, baginya merupakan back up luar biasa.

“Kalau ada oknum mengaku bisa meluluskan dengan imbalan uang, silakan hubungi nomor saya 081325934542 Jika dia ASN akan ditindak sesuai aturan disiplin ASN hingga pemutusan kerja dengan tidak hormat,” pungkas Hadi Waluyo. (BW/El)