Home Nasional DPR Bisa Interpelasi Kebijakan Kenaikan BBM

DPR Bisa Interpelasi Kebijakan Kenaikan BBM

images(22)Jakarta, 18/11 (Beritajateng.net) – Peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan DPR bisa menggunakan hak interpelasi terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena dinilai melanggar APBN-P 2014.
“Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR bisa memancing gejolak politik di parlemen. Keputusan menaikkan harga BBM bisa menimbulkan masalah hukum,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa.
Karyono mengatakan bahwa pemerintah bisa dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014.
Pasal 14 Ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa anggaran subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.
“Padahal, saat ini harga minyak mentah dunia turun, bahkan di bawah 80 dolar Amerika Serikat per barel,” tutur Ketua Tim Kajian Lingkar Studi Trisakti itu.
Selain itu, kata Karyono, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015 juga menyatakan jika pemerintah ingin mengubah atau menyesuaikan harga BBM harus meminta persetujuan DPR.
“Pun perubahan mengenai volume BBM bersubsidi, pemerintah juga harus membahas hal tersebut dengan komisi terkait di DPR untuk mendapatkan persetujuan,” katanya.
Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000,00 per liter sehingga harga premium yang semula Rp6.500,00 menjadi Rp8.500,00 dan solar dari Rp5.500,00 menjadi Rp7.500,00.
Pengumuman dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (17/11) malam. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku Selasa, 18 November 2014, pukul 00.00 WIB, serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif, di antaranya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.(ant/pj)