Home Ekbis DPKAD Kota Semarang Data Kos Mewah Kena Pajak

DPKAD Kota Semarang Data Kos Mewah Kena Pajak

DPKADSemarang, 18/2 (BeritaJateng.net) – DPKAD Kota Semarang telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan terkait banyaknya kos-kosan di kota Semarang yang hingga kini belum tersentuh pajak.

“Sementara ini, kami masih focus di tiga tempat, yakni Kecamatan Tembalang dimana di tempat tersebut ada Kampus Universitas Diponegoro (Undip), di Kecamatan Gunungpati dimana ada kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan di Kecamatan Gayamsari yang banyak sekali kost-kost an pekerja,” ujar Agus Wuryanto Kabid Pajak Daerah DPKAD kota Semarang.

Menurut Agus, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan setempat untuk melakukan pendataan, karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, pihaknya banyak menemukan kendala saat dmelakukan pendataan antara lain penolakan dari pemilik kost-kostan saat ditinjau.

“Selama ini wajib pajak kost-kostan di dalam Peraturan Daerah (Perda) kita ini residennya sangat tinggi. Kita juga sudah ajak rapat bersama camat-camat, mereka juga sudah mempersiapkan tim lapangan yang nantinya juga akan kami datangi dor to dor,” kata Agus.

Ia menegaskan pihaknya saat ini hanya menunggu SK (Surat Keputusan) Walikota Semarang guna melakukan pendataan. Kedepan pihaknya akan segera mengusulkan ke pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarnag agar dilakukan perubahan Perda tersebut.

“Kita semua sudah siap tinggal menunggu SK Walikota yang minggu ini selesai, sehingga minggu depan baru kita bergerak,” ujarnya.

Sementara ini, lanjutnya, kami masih memakai Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 13 tahun 2001 tentang pajak hotel yang didalamnya juga mencantumkan bisnis kost sebagai sumber pajak  dengan ketentuan pajak hanya diperuntukkan bagi kos mewah diatas 9 kamar yang kena pajak,” katanya.

Terkait langkah yang akan dilakukan oleh pihak DPKAD, penarikan pajak kost-kostan akan dilakukan berdasarkan nominal harga pada setiap kamar yang disewakan. Hal tersebut dikarenakan, banyaknya kost-kostan mewah yang ada, jumlah kamarnya masih berada di bawah 9 kamar namun harganya selangit.

“Itu membuat kesulitan bagi kita untuk melakukan penarikan pajak. Kedepan akan kita masukan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk mengganti Perda sebelumnya agar nanti masuknya bukan lagi ke jumlah kamar namun nominal harga perkamar,” katanya. (BJ05)