Home Kesehatan Dokter Wadul Walikota Terkait Dugaan Pungli Amdal di BLH Kota Semarang

Dokter Wadul Walikota Terkait Dugaan Pungli Amdal di BLH Kota Semarang

Semarang, 28/10 (BeritaJateng.net) – Dokter Elis dari Klinik Terang Bangsa Semarang mengungkap keluhannya terkait dugaan praktek pungutan liar (Pungli) di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang di Jalan Tapak Tugurejo Semarang.

Belum lama ini, Elis bermaksud mengurus perpanjangan perizinan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Klinik Terang Bangsa Semarang yang terletak di Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Maria, Semarang, terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dalam pengurusan izin tersebut, Elis dimintai untuk membayar dengan biaya Rp 2,5 juta.

“Saya ingin bertanya apakah itu biaya resmi? Karena berdasarkan informasi yang saya dapat di internet menyebut bahwa tidak ada biaya untuk pengurusan perizinan SPPL,” kata dr Elis saat menjadi audien dalam diskusi Ngopi Bareng Wali Kota, Peradi dan Wartawan, dengan tema mencari solusi dan pencegahan pungli, di Hall Balai Kota Semarang, Kamis (27/10).

Dalam forum diskusi yang juga dihadiri Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji, serta sejumlah pejabat penting dan SKPD itu, Elis menjelaskan bahwa ia telah berusaha mempertanyakan perihal legalitas biaya tersebut. “Saya tanya kepada petugas di BLH (Kota Semarang,Red.), apakah ada surat resmi yang menjelaskan bahwa (Rp 2,5 juta,Red.) itu merupakan biaya resmi? Petugas tersebut menjawab tidak ada surat resmi,” katanya.

Ia juga meminta penjelasan terkait bagaimana cara pembayarannya, apakah melalui rekening atau tunai. Petugas tersebut menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai. “Saya akhirnya membayar tunai Rp 2,5 juta di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang di Jalan Tapak Tugurejo Semarang. Kalau boleh saya minta surat pemerintah yang menunjukkan bahwa itu biaya resmi. Dia mengatakan tidak ada,” ungkap Elis.

Dia mengaku tidak teringat siapa nama petugas tersebut. Namun demikian, ia memiliki bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran senilai Rp 2,5 juta tersebut. “Saya diberikan kuitansi, ada stempel dan tertulis Sekretariat Komisi Penilaian Amdal. Tidak menyantumkan nama petugas,” katanya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi  langsung mengkroscek dan menanyakan langsung kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Gunawan Saptogiri. Kepala BLH mengatakan bahwa ada peraturan menteri memang memungkinkan ada biaya-biaya yang ditanggung oleh pemohon. “Misalnya untuk konsumsi rapat dan lain-lain. Persoalannya, si pemohon ini tidak diberitahu apakah uang Rp 2,5 juta itu untuk konsumsi atau untuk apa,” katanya.

Kuitansi tersebut sudah diminta untuk ditelusuri. Termasuk Kepala BLH agar segera memanggil orang yang memungut uang tersebut. “Kemudian membuat laporan tertulis kepada saya. Besok siang (hari ini) baru saya putuskan. Kalau teman saya ini salah, melakukan pungli. Ya saya lepas jabatannya. Saya turunkan pangkatnya,” tegas Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Tetapi kalau petugas tersebut benar, kata Hendi, maka pasti ada sistem yang keliru.  Dia tidak bisa menjelaskan kepada pemohon. Terkait apa fungsi dan manfaat uang sebagaimana yang dia minta dari pemohon. “Aturan apa yang membuat dia meminta dari pemohon. Ini harus jelas, agar masyarakat lebih nyaman mendapat pelayanan baik dari aparat pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hendi, sistem tersebut harus memudahkan masyarakat. Makanya, penerapan pelayanan dalam program smart city dengan sistem online. “Pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat ini kami coba potong birokrasinya. Kalau perlu mereka tidak perlu banyak bertemu dengan para aparat. Sehingga bisa mengurus secara online,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang Gunawan Saptogiri membantah bahwa biaya tersebut bukan termasuk pungli. Meskipun di dalam peraturan disebut biaya nol atau gratis.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 dijelaskan biaya-biaya yang diperbolehkan di antaranya adalah biaya akomodasi, transportasi, penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selanjutnya biaya pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

“Biaya itu untuk keperluan Komisi Amdal. Ada aturan yang membolehkan biaya tersebut. Misalnya biaya konsumsi rapat, membiayai konsultan. Tapi itu tergantung kompleksitas kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Kami akan cek sejauh mana kegiatan yang diajukan pemohon dengan biaya tersebut,” katanya.

Pihaknya mengaku akan melakukan pembenahan pelayanan dengan standar baku disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. “Masih kami rapatkan dengan konsultan, dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Komisi Amdal itu ada di dalam BLH yang mengurus dokumen lingkungan hidup. Nanti dijelaskan mana yang boleh memungut biaya, mana yang tidak,” katanya.

Ia menegaskan, perizinan tidak dipungut biaya. Tetapi ada pengecualian dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan yang diajukan oleh pemohon. “Kita rapat itu kan mengundang pakar, misalnya mengundang ahli geologi dari Bandung. Kan harus membayar biaya untuk ahli itu. Nah, biaya itu dibebankan kepada pemprakarsa atau pemohon. Kalau tidak, siapa yang membiayai pakar? APBD tidak mungkin, masak pemerintah membiayai pakar untuk menganalisa. Kan gitu,” ujarnya.

Namun demikian, Gunawan berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pungutan Rp 2,5 juta untuk perpanjangan perizinan SPPL di Komisi Amdal BLH Kota Semarang tersebut. “Nanti akan kami telusuri. Petugas yang melayani agar bisa menjelaskan,” katanya. (Bj)

Advertisements

1 COMMENT

  1. Ada baiknya konfirmasi dahulu secara jelas dan rinci aturannya sebelum lapor ke pak Walikota sehingga tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan yang berimbas pada masyarakat awam memberikan CAP jelek ke aparatur pemerintah serta pihak Bapak Walikota Kita tidak terbebani oleh issue yang tidak benar..

Comments are closed.