Home DPRD Kota Semarang Ditarik Uang Keamanan, Pedagang Relokasi Johar Wadul Dewan 

Ditarik Uang Keamanan, Pedagang Relokasi Johar Wadul Dewan 

Ketua DPRD Kota Semarang dan anggota dewan melakukan tinjauan ke relokasi pasar Johar di kawasan MAJT.

Semarang, 19/4 (BeritaJateng.net) – Hampir setengah bulan menempati relokasi pasar Johar di Kawasan Masjid Agung Jateng pedagang keluhkan adanya pungutan liar (pungli) uang keamanan dari Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP).

Seperti yang dikeluhkan salah satu pedagang karpet, Anik Sulfatini kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang saat meninjau relokasi pasar Johar, Selasa (19/4) sore.

“Begitu menempati lokasi pasar sementara, pedagang langsung dipungut Rp. 10ribu untuk satu kios perbulan. Padahal saya punya enam kios, jadi perbulan bayar Rp. 60ribu,” ujar Anik dihadapan ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi.

Anik mengaku keberatan dengan pungutan keamanan tersebut. “Masa’ satu stiker Rp. 10ribu perbulan untuk bayar keamanan, padahal di pasar Johar dulu hanya dikenai Rp. 1500 perbulan, apalagi sekarang jualan kami belum stabil masih sepi pembeli jadi kami jelas-jelas keberatan,” seru Anik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Supriyadi meminta PPJP segera melakukan koordinasi dan menghentikan pungutan keamanan. Supriyadi menganggap uang kemanan tersebut merupakan pungutan liar yang tidak ada landasan hukumnya.

“Ini saya nyatakan pungli, karena tidak ada Perda dan aturan yang melandasi uang keamanan ini. Saya minta PPJP untuk koordinasi dan menghentikan pungutan. Ini jelas meresahkan pedagang,” ujar Supriyadi.

Hal yang sama diutarakan Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Mualim menyatakan PPJP harus memusyawarahkan terlebih dahulu setiap keputusan, termasuk keputusan adanya uang keamanan.

“Setiap keputusan organisasi harus dimusyawarahkan kepada semua pedagang. Harus ada titik temu antara paguyuban dengan pedagang, jangan memaksakan. Itu kan fasilitas pemerintah, apalagi pungutan uang keamanan itu tidak ada payung hukumnya,” imbuh Mualim. (Bj05)