Home Lintas Jateng Dishub Akan Beri Sanksi Pelanggar Tarif Angkutan

Dishub Akan Beri Sanksi Pelanggar Tarif Angkutan

bus

Semarang, 16/7 (BeritaJateng.net) – Pengusaha angkutan yang terbukti melakukan pelanggaran tarif terutama selama pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran tahun ini akan diberi sangsi tegas.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishubkominfo Jateng, Untung Sirinanto usai menerima laporan dari Lembaga Perlindungan dan Pembinaan Konsumen (LP2K), Rabu (15/7) mengungkapkan, akan memberi sangsi tegas sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

“Sangsi yang akan kami berikan bisa sampai pencabutan ijin trayek. Itu jika pelanggarannya berat, jika ringan bisa hanya peringatan,” ungkapnya.

Untung menambahkan, sangsi untuk bus AKDP diberikan oleh Dinas Perhubungan provinsi sedang bus antar kota antar provinsi (AKAP) diberikan oleh Dirjen Perhubungan Kementrian Perhubungan.

Dikatakan Untung, sebelumnya ia  sudah mengumpulkan para pengusaha bus agar tidak menaikkan tarif diatas batas atas, karena itu merupakan pelanggaran. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan para kepala terminal apabila ada angkutan yang melanggar akan segara ditindak.

Diakui Untung, hingga kini pelanggaran yang ditemukan adalah baru persoalan tarif angkutan. Rencananya, angkutan yang melanggar iku akan ditangani pasca lebaran.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng, Ahmad Zaid meminta, kepada pemerintah agar memasang stiker yang berisi tarif angkutan lebaran. “Harapannya bisa dijadikan panduan oleh penumpang,” ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga diminta sering melakukan pengawasan kontrol di setiap terminal.

Ketua LP2K Semarang, Ngargono mengaku, pelanggaran tarif itu dilakukan oleh bus ekonomi, bahkan ada yang tidak diberikan tiket dan memasang ketentuan tarif. “Kami dorong agar pemerintah menertibkan itu,” ujar dia.

Sebelumnya, lembaganya menemukan adanya pelanggaran tarif yang diberlakukan kondektur bus terhadap para penumpang.  Pelanggaran tarif itu ditemukan di beberapa bus yang menjalankan trayek di Semarang ke beberapa daerah lain.

“Kenaikan tarif mencapai 100% lebih. Ini pelanggaran yang sangat merugikan penumpang,” pungkasnya. (BJ13)