Home Lintas Jateng Dinilai Tak Konsisten, Kepala Setbakorluh Dicecar Puluhan Pertanyaan Dewan

Dinilai Tak Konsisten, Kepala Setbakorluh Dicecar Puluhan Pertanyaan Dewan

Ilustrasi

SEMARANG, 7/6 (BeritaJateng.net) – Penjelasan Kepala Set Bakorluh Jawa Tengah Ir Sugeng Riyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal pendataan petani di Komisi B DPRD Jawa Tengah dinilai sering berubah ubah dan melenceng dari program awal sehingga memancing puluhan pertanyaan kritis dari anggota dewan.

“Saya minta pak SUgeng hati hati kalau menjelaskan permasalahan pendataan petani ini. Program yang dari awal jelas untuk mendata petani kenapa berubah dengan dijelaskan sebagai validasi kelompok tani,” ungkap Anggota Komisi B Riyono dalam RDP Selasa (7/6).

Tidak hanya soal pendataan yang dijelaskan dengan validasi, soal data petani yang dihasilkan oleh Setbakorluh dan berbeda dengan data petani versi Badan Pusat Statistik (BPS) juga disoal anggota dewan. Menurut Wakil Ketua Komisi B Yudhi Sancoyo, disparitas jumlah data petani sementara yang berhasil dikumpulkan setbakorluh berbeda 50 persen dibanding BPS.

“Bagaimana mungkin dua lembaga melakukan pendataan jumlah petani dengan hasil yang sangat jauh berbeda. Kita lihat di Kabupaten Batang jumlah petani versi BPS ada 112.000 kenapa jumlah versi Bakorluh Cuma 54.000?,” beber Yudhi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sugeng berkilah bahwa jumlah petani yang didata pihaknya adalah petani yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok RDKK dan tergabung dalam kelompok tani.

“Petani yang kami data adalah yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi dalam RDKK,” terang Sugeng.

Namun ketika Berita Jateng memastikan tentang petani yang didata, Sugeng memastikan bahwa seluruh petani baik yang tergabung dalam kelompok tani maupun tidak dan mendapat alokasi pupuk bersubsidi maupun tidak, tetap didata dan merupakan jumlah riil petani di beberapa kabupaten/kota yang didata.

“Saya sendiri tidak mengetahui dengan pasti kenapa terjadi perbedaan yang begitu jauh,” ungkap Sugeng usai RDP.

Pendataan jumlah petani yang dilakukan Setbakorluh merupakan program yang dicanangkan untuk melaksanakan program Kartu Tani yang merupakan janji politik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pendataan petani yang anggarannya terdapat dalam APBD murni 2016 berjumlah 14 miliar rupiah dan digunakan untuk mendata di 15 kabupaten dan 6 kota.

Sementara itu hasil pendataan saat ini sudah berhasil dilaksanakan dan mencapai sekitar 90 persen, namun yang sudah di upload dalam sistem informasi manajemen pangan (SIMPI) yang dikelola BRI selaku operator kartu tani baru 6 kabupaten yakni Wonogiri, Purwodadi, Pati, Purworejo, Banyumas dan Magelang. (BJ13)