Home Headline Diduga Ada Pungli Pejabat Penting Kecamatan Ngaliyan

Diduga Ada Pungli Pejabat Penting Kecamatan Ngaliyan

Rapat PKK Kecamatan Ngaliyan.
***FKK Ngaliyan Keluhkan Pungutan Liar 
        SEMARANG, 30/1 (BeritaJateng.net) – Sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh orang penting di Kecamatan Ngaliyan.
        Dugaan pungli tersebut dilakukan dalam salah satu kegiatan FKK. Terdapat 10 kelurahan di Kecamatan Ngaliyan, masing-masing dimintai uang Rp 1 juta tanpa alasan jelas.
         Tidak hanya itu, istri dari oknum pejabat penting di Kecamatan Ngaliyan tersebut juga meminta dijadikan narasumber dalam kegiatan pelatihan kader FKK dan diminta memberikan uang transport masing-masing kelurahan Rp 500 ribu.
         “Kami sebetulnya sangat keberatan. Tapi kami tidak berani menolak dan akhirnya memberikannya,” kata EW, salah satu kader FKK di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Senin (29/1).
         Atas hal itu, lanjut EW, pihaknya sudah melapor ke atasan yakni kepada Ketua FKK Kota Semarang, Krisseptiana atau Tia Hendi. Tetapi sampai sekarang belum ada respon.
          “Uang itu setelah dikumpulkan 10 kecamatan, diserahkan langsung ke beliau. Yang menyerahkan FKK Kelurahan Ngaliyan dan FKK Kelurahan Gondoriyo,” bebernya.
          Awalnya, permintaan uang itu disampaikan melalui Kasi Kesos Kecamatan, atas perintah pejabat penting tersebut. Kemudian Kasi Kesos Kecamatan menyampaikan ke Kesos Kelurahan. “Kemudian Kesos itu menyampaikan kepada kami. Katanya untuk dibagi ke beberapa orang yang ada kaitannya di FKK. Setelah kami telusuri, kenyataannya tidak,” katanya.
           Hampir semua kader FKK sebetulnya tidak setuju atau keberatan dilakukan pungutan tersebut. Tetapi tidak berani menolak. “Bahkan istri beliau diminta jadi narasumber untuk sebuah kegiatan FKK tersebut. Padahal seharusnya narasumber harus sesuai dengan materi yang dibutuhkan FKK. Nah, itu tidak. Istri beliau malah menjelaskan soal umrah. Kami diminta menyediakan uang Rp 500 ribu untuk transport narasumber dan tidak mau dipotong pph, tidak mau tandatangan untuk laporan pertanggungjawaban,” katanya.
          Para anggota FKK banyak yang mengeluh keberatan, tapi tidak bisa berbuat banyak. “Kami sebetulnya tahu itu enggak bener, tapi kami tidak berani protes. Sebetulnya narasumber sudah terjadwal, salah satunya dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Tapi kami diminta untuk mengundang istri beliau dan diminta untuk memberikan uang Rp 500 ribu. Ada yang pernah memberi Rp 300 ribu, tapi keesokan harinya dipanggil,” katanya.
           Dijelaskannya, uang FKK itu merupakan uang APBD Kota Semarang yang diserahkan melalui FKK Kota Semarang. Program kerjanya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Di antaranya pertemuan kader jentik, survei mawas diri, musyarawarah masyarakat desa, dan penyuluhan-penyuluhan lain. “Lha kalau hal seperti ini dibiarkan, kami Lpj-nya bagaimana? Akhirnya kami sepakat untuk melapor ke Ketua FKK Kota Semarang, ibu Tia Hendi, meskipun sampai saat ini belum ada perkembangan,” katanya.
            Sementara itu, Camat Ngaliyan, Bambang Purnomo Aji Hendroyono, saat dikonfirmasi mengenai kabar pungli tersebut membantah tidak ada pungli di Kecamatan Ngaliyan. “Tidak ada itu,” katanya.
          Tetapi pihak kecamatan memang pernah mengumpulkan FKK dalam rangka untuk koordinasi program kerja. “Sebenarnya penggunaannya untuk monev (Monitoring dan evaluasi) akhir tahun. Di akhir tahun, kami ingin ada kegiatan unggulan gitu, ada persiapan di 10 lokasi dan menentukan di mana titik yang akan diambil sample. Setelah itu, monggo itu ditangani sendiri, saya istilahnya hanya mendorong. Mungkin karena kesibukan mereka, akhirnya tertunda. Rencana minggu ini akan kami bicarakan untuk penggunaannya. Mungkin itu ada informasi yang belum lengkap saja. Ada yang belum tahu,” katanya.
            Uang tersebut salah satunya untuk mendukung program kerja jambanisasi dengan menggandeng BAZ Kota Semarang. “Pertama kali saat saya datang dan diadakan pertemuan, saya melihat ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah selama ini mereka kalau mau berkegiatan kok utang dulu. Ada yang utang ke Pak RT, Pak RW, kader pengurus. Lha kok utang? Kan anggarannya sudah ada. Itu baru tahu setelah saya kumpulkan. Saya ingin mengubah pola itu, jangan utang. Wong anggaran sudah ada,” katanya. (Bj/El)