Home Headline Dibutuhkan Kolaborasi Antar Sektor Untuk Tangani Bencana

Dibutuhkan Kolaborasi Antar Sektor Untuk Tangani Bencana

295
Foto : Joos.co

SEMARANG, 5/12 (Beritajateng.net) – Tanggung jawab penanganan bencana tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan harus dilakukan antara beberapa pihak agar bisa tertangani lebih cepat dan meminimalisasi jatuhnya korban.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid kepada wartawan saat ditanya kesiapan Jawa Tengah dalam menghadapi datangnya musim penghujan. Mengingat Jawa Tengah sangat rentan terjadi berbagai macam bencana baik itu Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin Puting Beliung dan sebagainya.

“Dibutuhkan kolaborasi antara beberapa pihak agar penanganannya bisa lebih cepat dan meminimalisir jatuhnya korban,” ungkapnya di Gedung Berlian Selasa (5/12).

Menurut Politisi PKB ini, Jawa Tengah tergolong wilayah yang sering dilanda bencana berbagai macam jenisnya. Karena jenis bencana yang melanda Jawa Tengah cukup banyak maka beberapa pihak menyebut Jateng sebagai supermarketnya bencana. Terkait dengan hal tersebut, pria yang akrab disapa Amek ini mengharapkan agar Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) yang memiliki tugas khusus dalam penanggulangan bencana untuk lebih fokus dalam penanganan terjadinya bencana.

“Bencana itu tiap tahun kan ada, jenisnya juga macam macam, saya minta BPBD bisa lugas dan selalu tanggap dalam menangani bencana agar tidak banyak korban,” katanya.

Untuk mengoptimalkan fungsinya, dia memandang perlu diperbanyaknya pelatihan terhadap sukarelawan bencana yang saat ini jumlahnya sudah cukup banyak. Hal ini dimaksudkan untuk menambah keterampilan para sukarelawan dalam membantu masyarakat/korban bencana.

“Pelatihan ini juga dimaksud untuk melatih koordinasi antar relawan dengan petugas BPBD Jateng dan sebaliknya,” beber Amek.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri menyampaikan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 55 miliar bagi BPBD Jateng untuk penanganan bencana di tahun 2020.

“Pada anggaran murni tahun 2020 kami alokasikan untuk BPBD sebesar 55 miliar rupiah,” urainya.

Pada anggaran perubahan 2020 mendatang, Alwin juga mengusulkan pengalokasian anggaran asuransi bagi relawan bencana. Hal ini didasari fakta bahwa resiko yang dihadapi relawan bencana sangat besar.

“Resikonya sangat besar maka kami usulkan di perubahan nanti ada alokasi anggaran asuransi bagi mereka,” pungkasnya.

(NK)