Home Headline Di Masa Pandemi Kades Diminta Tidak Banyak Tinggalkan Desa

Di Masa Pandemi Kades Diminta Tidak Banyak Tinggalkan Desa

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menyerahkan secara simbolis Kain Batik "Gedong Songo" kepada Ketua Penggerak PKK Desa

UNGARAN, 15/11 (Beritajateng.net) – Dimasa Pandemi Covid-19 saat ini kepala desa diharapkan tidak banyak meninggalkan desanya apalagi berada di luar kota dalam waktu yang lama mengingat warga membutuhkan banyak perhatian baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonominya.

“Masa pandemi Covid-19 saat ini masyarakat butuh perhatian lebih dari kita. Kades ojo gaweane dolan wae,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto dalam Reses dan penyerapan aspirasi masa sidang I tahun 2020, di Aula Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Minggu (15/11).

Politisi yang akrab disapa Bambang Krebo ini menjelaskan, saat ini virus Covid-19 masih terus menyebar dan tidak pandang bulu siapapun bisa tertular tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di desa. Disamping itu hal yang tidak kalah penting juga persoalan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kita tidak tahu kapan akan berakhir, harapan kita tentu akhir tahun ini bisa segera selesai,” katanya.

Menyinggung pelaksanaan pembangunan desa yang anggarannya bersumber pada bantuan keuangan desa, Politisi PDI Perjuangan ini minta agar kepala desa proaktif dalam menyusun rencana pembangunan serta melengkapi proposalnya agar pencairan dana banke desa ini bisa cepat terealisasi.

Hal ini disampaikan Krebo mengingat dari pantauannya proses pencairan anggaran tersebut berjalan lamban. Dari penelusuran yang dilakukan pihaknya terkendala oleh kelengkapan berkasn usulan dari desa kepada bapermasdes kabupaten Semarang.

“Saya kaget pada Bulan September kemarin dari 217 titik yang cair baru 30 persen. Saya telusuri ke Bapermas dan PU ternyata berkas dari desa banyak yang terlambat,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil II Jateng yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Salatiga, Krebo mengaku tidak hanya mengusulkan anggarannya namun juga mengawal proses pencairannya.

“Jangan sampai tidak cair karena kadesnya terlambat mengumpulkan proposal dan akhirnya jadi Silpa,” pungkasnya.

(NK)