Home News Update Dewan Temukan Keluhan Balik Nama Kendaraan Bermotor Harus Ganti BPKB

Dewan Temukan Keluhan Balik Nama Kendaraan Bermotor Harus Ganti BPKB

BOYOLALI, 8/3 (beritajateng.net) – Menindaklanjuti keluhan masyarakat Boyolali tentang adanya ketentuan yang mengharuskan ganti BPKB pada saat melakukan balik nama kendaraan bermotor, Komisi C melakukan kunjungan ke kantor UPPD Samsat Boyolali.

Selain mengklarifikasi persoalan tersebut, kunjungan juga dimaksudkan untuk memantau pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali.

“Ada keluhan dari masyarakat soal harus ganti BPKB saat proses balik nama, sebenarnya bagaimana ketentuan terkait masalah ini,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD jateng, Tetty Indarti dihadapan Kepala Samsat Boyolali Subowo SH.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Subowo menyampaikan, kewenangan atas proses Balik Nama kendaraan bermotor berada di pihak kepolisian. Samsat hanya mengatur sisi pajaknya.

“Kewenangan soal ganti buku ditentukan oleh Korlantas Polri, Samsat tidak mengatur hal tersebut,” ungkapmya.

Berdasar pengamatan beritajateng.net, lembar data kepemilikan kendaraan pada BPKB terdiri dari 5 lembar. Dari 5 lembar tersebut yang terisi hanya satu berisi data pemilik, sementara 4 lembar lainnya kosong.

“Memang kalau dilihat efektifitasnya, pada saat terjadi pergantian pemilik, data pemilik baru tercatat di halaman berikutnya karena masih ada halaman yang kosong, Tapi kewenangannya bukan di kami,” ujarnya.

Selain mengklarifikasi keluhan masyarakat soal penggantian BPKB, Komisi C pada kesempatan tersebut melakukan pemantauan kinerja UPPD Samsat Boyolali. Saat ini UPPD ini memiliki 1 kantor layanan dan 2 mobil Samsat Keliling.

Capaian kinerja UPPD samsat Boyolali pada tahun 2017 berhasil menyetorkan PAD sebesar Rp. 167,6 miliar. Sementara sampai dengan bulan Maret 2018, pendapatan dari sektor pajak yang sudah diperoleh sebesar Rp. 32,5 miliar dari target yang dibebankan sebesar Rp. 171,4 miliar sampai dengan akhir 2018.

(NK)