Home DPRD Kota Semarang Dewan Siapkan tim Kuasa Hukum Dampingi Korban Eksekusi Kebonharjo

Dewan Siapkan tim Kuasa Hukum Dampingi Korban Eksekusi Kebonharjo

Audiensi antara DPRD Kota Semarang, BPN dan IKADIN kota Semarang terkait penyelesaian kasus penertiban Kebonharjo.

Semarang, 20/5 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Semarang berencana menyiapkan tim kuasa hukum dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) kota Semarang, untuk melawan arogansi PT KAI dalam Penertiban warga Kebonharjo.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Ssmarang usai melakukan pertemuan antara Pimpinan DPRD Kota Semarang, Pemkot Semarang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jum’at (21/05) di ruang serba guna DPRD kota Semarang.

Pertemuan tersebut membahas tentang langkah Pemkot paska penertiban oleh PT KAI di wilayah Kebonharjo untuk reaktivasi jalur Short Cut KA Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas.

Ketua DPRD kota Semarang Supriyadi menjelaskan, terkait dengan tanah kebonharjo, PT KAI pernah mengajukan gugatan pelaporan kepada Polda sehingga BPN kota Semarang sempat beberapa kali di panggil untuk dimintai keterangan atau dalam proses Lidik. “Itu kan berarti statusnya quo. Jadi kalau status quo itu tidak boleh pihak manapun melakukan aksi termasuk penertiban. Justru PT Kai melakukanpenertiban paksa tanpa ganti rugi, ini kan melanggar hukum namanya,” papar Supriyadi.

Sebagai Wakil dari masyarakat kota Semarang, Supriyadi mengaku sangat prihatin dan menyayangkan arogansi PT KAI membongkar paksa rumah warga, sehingga menimbulkan bentrok antara warga dan kepolisian.

“Kami menyayangkan kejadian macam ini. Kota Semarang yang sudah kondusif ini setidaknya ayo yang terlibat ikut pula mendukung kondusifitas kota Semarang. Apalagi kebanyakan yang jadi korbannya adalah masyarakat kecil yang justru butuh perlindungan dari pemangku kebijakan di kota Semarang,” tutur politikus PDIP ini.

Oleh karena itu, lanjut Supriyadi, pihaknya berencana melibatkan semua organisasi pengacara untuk membantu proses penyelesaian ganti rugi warga Kebonharjo.

Sementara itu, Humas Ikatan Advokat Indonesia IKADIN Kota Semarang, Dio Hermansyah menuturkan, IKADIN kota Semarang akan sepenuhnya membantu warga yang terkena arogansi dari PT KAI.

“Tahap awal kami (IKADIN) akan melaksanakan inventarisir dan menganalisa indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  yang dilakukan PT KAI,” tegas dio.

Langkah IKADIN ini juga sudah mendapat dukungan dari kuasa hukum warga kebonharjo yakni Budi Sekoriyanto.  “IKADIN akan membentuk tim hukum karena banyak pelanggaran HAM yang dilakukan PT KAI dalam penertiban tersebut. Padahal sebelumnya Pemkot dan PT KAI sudah melakukan kesepakatan tersendiri terkait penertiban. Sementara bagi kuasa hukum warga sebelumnya, Budi Sekoriyanto mengaku sudah melimpahkan kasus tersebut IKADIN,” ungkapnya.  (Bj05)