Home Headline Dewan Semarang Temukan Data Tak Sinkron Dinkes dan Lapangan

Dewan Semarang Temukan Data Tak Sinkron Dinkes dan Lapangan

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif.

Semarang, 27/6 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pembaharuan atau update data secara berkala pasien Covid-19 di Semarang.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif, Minggu (27/6). Ia menemukan adanya perbedaan data penderita Covid-19 antara di lapangan dan data yang disajikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang.

Misalnya di wilayah ia tinggal, Kelurahan Gedawang, Banyumanik, jumlah pasien Covid-19 yang disajikan Dinkes di media sosial instagram berbeda dengan di lapangan.

“Di Gedawang terdata 3 orang. Padahal, di RW saya saja ada 9 keluarga. Satu kelurahan disini hampir 50 orang,” sebut Afif.

Menurut Afif, warga sebenarnya telah melapor ke puskesmas jika terdapat kasus baru.

Hanya saja, dia menilai, petugas puskesmas kuwalahan melakukan pendataan sehingga update data Covid-19 lamban dan muncul perbedaan data.

Dia meminta, Dinkes bisa mengupdate data riil agar meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

“Saya mantau di wilayah Banyumanik. Puskesmas sepertinya kuwalahan. Jumlah sebenarnya yang terupdate di instagram tidak sesuai di lapangan. Kemarin saya menghubungi kepala dinas, memang ada kelambanan update. Kami harap dinkes bisa mendata sesuai yang dilaporkan masyarakat,” terang politisi PKS Kota Semarang itu.

Lebih lanjut, Afif meminta, satgas Covid-19 di tingkatan paling bawah dapat melakukan pendataan penderita Covid-19 di wilayah masing-masing.

Warga yang terpapar dengan gejala diharapkan lebih diperhatikan. Pasalnya, kondisi rumah sakit saat ini penuh.

Jika rumah sakit tidak sanggup menampung, diharapkan nakes bisa mendatangi warga yang isolasi di rumah khususnya yang bergejala dan memiliki komorbid.

“Kita tidak ingin ada orang yang bergejala tapi tidak tertangani dengan baik karena RS penuh, kemudian meninggal di rumah. Mungkin kejadian ini sudah ada. Saya harap satgas di bawah bergerak secara terus menerus memantau yang isolasi di rumah,” jelasnya.

Di sisi lain, Afif mendukung kebijakan Pemerintah Kota Semarang melakukan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) mulai dari penutupan jalan, tempat wisata, dan tempat hiburan.

Kebijakan ini menjadi upaya menekan penyebaran kasus Covid-19.

Pengawasan harus dilakukan secara rutin terutama operasi prtokol kesehatan.

Pihaknya menilai, operasi protokol kesehatan sudah jarang dilakukan. Dia juga meminta pemkot melakukan  evaluasi secara berkala.

Karena telah diatur dalam peraturan wali kota, dia menyarankan, ada sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar agar dapat memberikan efek jera.

“Saya setuju dan memberi apresiasi kepada pemkot terkait kebijakan ini. Cuma, harus ada sanksi. Peringatan kepada masyarakat untuk menerapkan prokes perlu didengungkan lagi, terutama operasi masker saya lihat sekarang berhenti. Ini harus digalakkan lagi,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang, Budiharto mendukung kebijakan yang diambil Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi untuk mengatur gas dan rem dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, Satpol PP sebagai aparat penegak perda bisa lebih tegas dalam melakukan penertiban dengan adanya kebijakan pengetatan. Dia juga berharap masyarakat kembali disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Langkah Mas Hendi sangat tepat dengan adanya pengetatan PKM. Saya harap Satpol PP harus lebih tegas,” ucapnya. (Ak/El)