Home DPRD Kota Semarang Dewan: Sanksi Tegas pada Pejabat Pungli Diharapkan Jadi Pembelajaran Bagi PNS 

Dewan: Sanksi Tegas pada Pejabat Pungli Diharapkan Jadi Pembelajaran Bagi PNS 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ssmarang Supriyadi.

Semarang, 16/11 (BeritaJateng.net) – Sanksi tegas penurunan pangkat pejabat BLH yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) harus memberi efek jera dan jadi pembelajaran bagi PNS di lingkungan Pemkot Semarang agar tidak terlibat dengan Pungli.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Rabu (16/11) sore. “Pemerintah sudah menunjukan ketegasannya dengan memberikan sanksi, dan ini harus menjadi contoh bagi yang lain jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang sama sekecil apapun, karena pungli Rp 10.000 saja akan tetap diusut,” katanya.

Dewan mendorong, peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara mempersempit ruang pungli di semua layanan masyarakat. “Pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI) harus sudah diterapkan pada layanan-layanan tersebut, karena pungli sangat rawan ketika pegawai bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Direktur Pattiro Semarang Widi Nugroho menyatakan, berdasarkan assement sistem integrasi lokal yang dilakukan Pattiro, di Kota Semarang dalam kontek pencegahan korupsi dan pungli masih sangat lemah. Masih banyak celah dan peluang bagi pegawai untuk melakukan transaksi pungli dan korupai. “Sebenarnya Pemkot sudah bagus tapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik,” ucapnya.

Dia menambahkan, terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku pungli tidak akan cukup untuk memberantas pungli di Kota Semarang. Seberat apapun sanksi yang diberikan selama tidak ada sistem yang tepat, pungli akan tetap masih terjadi.

Dengan adanya temuan pungli harus ada sistem yang dibuat untuk menangani temuan pungli. Sistem tersebut tidak hanya dari sisi pemerintah namun juga masyarakat. Dari sisi internal pemerintahan harus ada regulasi yang mampu mengurangi interaksi secara langsung antara pegawai dan masyarakat. “Misalnya perizinan, selama ini perizinan masih sering dilakukan secara manual, dan ini menjadi celah untuk melakukan praktik pungli,” ucapnya. (Bj)