Home DPRD Kota Semarang Dewan Minta Warga Kebonharjo Dibebaskan Uang Sewa Rusunawa Kudu

Dewan Minta Warga Kebonharjo Dibebaskan Uang Sewa Rusunawa Kudu

Wakil wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat melakukan tinjauan kondisi Rusunawa Kudu di Genuk Semarang.

Semarang, 25/5 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang meminta adanya kebijakan pembebasan sementara uang sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga Kebonharjo.

“Warga Kebonharjo yang menempati Rusunawa Kudu harus dibebaskan dari uang sewa, minimal selama satu tahun. Ini harus diprioritaskan,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang.

Menurut politikus PDIP itu, pembebasan uang sewa atas Rusunawa Kudu bagi warga Kebonharjo, Semarang harus diberikan dengan dasar kemanusiaan karena rumah-rumah mereka sudah digusur.

Puluhan rumah di Kebonharjo yang tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM), Kamis (19/5) lalu, ditertibkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi IV Semarang untuk pembangunan rel pelabuhan.

Pascapenertiban yang masih menyisakan 17 rumah tak ber-SHM itu, Pemerintah Kota Semarang menyiapkan Rusunawa Kudu di Kecamatan Genuk untuk ditempati warga Kebonharjo yang terdampak penertiban.

Supriyadi menegaskan pembebasan uang sewa bagi warga Kebonharjo yang menjadi korban penertiban PT KAI penting untuk memberikan waktu mereka untuk berbenah karena sudah kehilangan rumahnya.

“Pembebasan uang sewa diprioritaskan dulu. Setelah itu, diikuti kemudahan proses dan pemberian keringanan, misalnya biaya listrik dan air. Berikan mereka waktu untuk berbenah dulu,” katanya.

Selain itu, kata dia, infrastruktur di Rusunawa Kudu juga harus terus dibenahi, sebab selama ini belum ada aliran listrik dan pasokan air bersih yang semestinya menjadi perhatian utama.

Senada, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan Pemkot Semarang harus membantu meringankan beban warga Kebonharjo yang terdampak penertiban lahan.

“Notabene, mereka (warga Kebonharjo, red.) terkena dampak penertiban KAI. Pemkot harus membantu, seperti pembebasan uang sewa rusunawa minimal setahun,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang itu.

Fasilitas-fasilitas lainnya di Rusunawa Kudu, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, harus terus dibenahi, seperti ketersediaan listrik dan air bersih yang selama ini belum terpenuhi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat meninjau Rusunawa Kudu, Selasa (24/5), mengaku akan berkoordinasi dengan Wali Kota Semarang mengenai masalah uang sewa rusunawa.

“Untuk tarif belum dibicarakan, nanti bagaimana instruksi dari Pak Wali yang penting warga Kebonharjo bisa masuk ke rusunawa,” katanya. (Bj)