Home Ekbis Dewan Minta Pemprov Adakan Operasi Pasar Daging Sapi

Dewan Minta Pemprov Adakan Operasi Pasar Daging Sapi

553
Salah satu pedagang Daging di pasar Bulu Semarang

SEMARANG, 31/5 (Berita Jateng.Net) – Kalangan Anggota DPRD Jawa Tengah minta Pemprov Jateng segera mengadakan Operasi Pasar (OP) khusus daging sapi. OP ini perlu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo minta agar harga daging sapi bisa dikendalikan dibawah Rp. 80.000,-.

“Kalau Presiden sempat meminta harga daging sapi di Jateng di bawah Rp 80.000, maka harus ada operasi pasar besar-besaran di kota-kota penentu inflasi seperti Semarang, Tegal, Purwokerto, dan Solo dengan harga Rp 70.000 per kilogram,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng Ferry Firmawan, Selasa (31/54).

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, kultur konsumsi daging sapi di Indonesia sangat mempengaruhi keseimbangan penawaran dan permintaan. Namun dalam penentuan harga, daging sapi tidak selalu mengikuti hukum keseimbangan.

“Ada yang disebut dalam transaksi jual beli adalah hukum kesempatan. Harga akan tetap naik meskipun penawaran daging sapi cukup tersedia,” paparnya.

Tidak hanya fokus pada kenaikan harga daging sapi saja, pemprov juga diminta memperhatikan kesiapan menghadapi pola konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran. Perlu langkah-langkah antisipasi untuk menekan inflasi pada saat Ramadan dan Lebaran, terutama di kota-kota penentu inflasi.

“Koordinasi dengan Pertamina untuk ketersediaan BBM dan kepastian pasokan elpiji juga harus dilakukan,” imbuhnya.

Harga harga sembilan bahan pokok (sembako), jelas Feri, saat ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan padahal belum menginjak bulan Ramadhan. Harga sembako yang saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi diantaranya adalah gula pasir yang sudah mencapai harga Rp. 17.000/kg atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.000,-

“Tidak mustahil harga sembako mengalami kenaikan yang signifikan pada minggu minggu mendatang. Hal ini harus cepat diantisipasi,” bebernya.

Selain itu, pemprov juga diminta meningkatan pengamanan ketertiban pada ruang publik strategis seperti pasar, terminal, stasiun, pelabuhan. Pemprov harus mampu mengkoordinasikan semua, baik dengan seluruh kabupaten/kota, antar lembaga, dan unsur terkait.

“Puasa Ramadan dan Lebaran itu perhelatan rutin yang ada setiap tahun, jangan sampai nanti ada kesan tidak siap atau cenderung gagap menghadapi aktivitas rutin tahunan dengan segala kompleksitas yang akan terjadi,” tuturnya.

Bila pemprov semakin detail dan rinci menginventarisir serta mendeteksi kemungkinan perubahan pola konsumtif masyarakat yang akan berpengaruh pada perekonomian regional selama satu bulan ke depan, maka akan semakin mudah mengantipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

“Kami senantiasa  mengharapkan adanya formulasi-formulasi jitu yang dilakukan pihak eksekutif agar agenda rutin tahunan masyarakat ini bisa berjalan lancar dan nyaman,” kata Ferry. (BJ13)

Advertisements