Home Lintas Jateng Dewan Kudus Minta PLN Jelaskan Rincian Tagihan LPJU

Dewan Kudus Minta PLN Jelaskan Rincian Tagihan LPJU

image
Ilustrasi

Kudus, 7/1 (Beritajateng.net) – Ketua Komisi C DPRD Kudus, Agus Imakudin minta PT PLN Rayon Kudus Kota memberikan penjelasan soal penghitungan tagihan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak dilengkapi kilowatt hour (kwh) meter.

Menurutnya, kejelasan penghitungan tersebut sangat diperlukan karena tagihannya cenderung meningkat.

”Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail soal caara penghitungan tagihan tiap lampu PJU di Kudus karena selama ini tagihannya cenderung meningkat,” tegas politisi muda dari Partai PDIP ditemui Beritajateng.net usai rapat dengan PT PLN Rayon Kudus Kota di ruang komisi C DPRD Kudus.

Dikatakan, di wilayah Kabupaten Kudus jumlah lampu PJU yang dilengkapi kwh meter semakin bertambah. Seharusnya,  dengan semakin bertambahnya lampu yang dilengkapi kwh meter tagihan listriknya juga semakin berkurang.

”Kalau lampu sudah dilengkapi kwh meter, ketika sering dipadamkan harusnya jumlah tagihannya berkurang. Artinya, kalau ada info lampu PJU yang mati tetap dibebani tagihan sudah tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

Dengan sudah ditandatanganinya kerjasama Pemkab Kudus dengan PT PLN Rayon Kudus Kota, pihaknya berharap permasalahan yang ada, seperti keterlambatan dalam pembayaran tagihan LPJU bisa diselesaikan.

Hanya saja, agenda untuk mendengar penjelasan dari PLN Rayon Kudus Kota terpaksa ditunda karena manajernya tidak bisa hadir dan hanya diwakili Supervisor Administrasi, Fany.

”Kita menginginkan permasalahan soal tagihan lampu PJU serta permasalahan lainnya bisa secepatnya diselesaikan. Setidaknya, pemadaman lampu PJU tidak lagi terjadi karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat,” katanya.

Untuk mendukung penghematan tagihan pembayaran listrik LPJU, masih kata Udin, dewan telah menyetujui pengadaaan kwh meter melalui APBD Kudus 2015.

Dan, untuk lebih jelasnya soal penghitungan tagihan, pihaknya juga berharap Manajer PT PLN Rayon Kudus Kota Agus Suwarsono bersedia hadir dalam agenda rapat dengar pendapat dengan PLN dalam waktu dekat.

Sementara itu menurut, Fany, ketidak hadiran atasannya karena sedang ada kepentingan lain yang tidak bisa diwakilkan. Dalam penghitungan tagihan rekening listrik untuk lampu PJU, ada yang berdasar meterisasi dan abonemen.

”Jika ada kenaikan tagihan biasanya memang menyesuaikan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang ditetapkan oleh pusat. Sementara terkait sisa tagihan rekening listrik LPJU sebesar Rp 880 juta merupakan tagihan sebagian bulan November dan Desember 2014,” jelasnya. (BJ12)