Home DPRD Kota Semarang Dewan Himbau Pemkot Semarang Seriusi PAD Parkir Bocor

Dewan Himbau Pemkot Semarang Seriusi PAD Parkir Bocor

Suasana ricuh tampak saat dilakukannya razia parkir di jalan Pemuda.

SEMARANG, 18/1 (BeritaJateng.net)  – Kebocoran parkir di Kota Semarang, sebenarnya masalah lama yang tak kunjung tuntas tertangani hingga kini. Ada ribuan titik parkir yang tidak terdata dengan jelas. Bahkan, nyaris tidak ada beda, antara parkir resmi dan parkir liar.

Hal yang kerap membuat masyarakat jengkel, juru parkir dengan bebas memungut biaya parkir tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif parkir. Misalnya, sepeda motor tarifnya Rp 1.000, tetapi juru parkir memungut Rp 2.000 hingga Rp 3.000. Bahkan di kawasan Simpang Lima Semarang, apabila ada acara hiburan, parkir motor bisa membayar Rp 5.000. Sektor parkir memiliki potensi pendapatan tinggi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Tetapi sektor parkir ini justru dibiarkan semrawut.

Tidak ada penertiban juru parkir yang memungut tarif tak sesuai aturan. Bahkan Pendapan Asli Daerah (PAD) sejauh ini, selalu tidak mampu mencapai target karena pendapatan parkir ini bocor dikelola Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu. Belakangan ini, muncul rencana penerapan parking meter atau parkir elektronik. Namun hingga ujung tahun 2017, rencana parking meter tersebut belum terealisasi.

“Pengelolaan parkir di Kota Semarang, masih jauh dari yang diharapkan,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Wiwin Subiyono.

Padahal sektor parkir, kata dia, mestinya memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sangat bagus. “Saya melihat, misalnya target parkir Rp 5,5 miliar hingga Rp 6 miliar per tahun. Sejauh ini, tidak bisa memenuhi target. Pencapaian PAD parkir terkadang hanya mencapai kurang lebih Rp 4 miliar,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, Pemkot Semarang segera membuat terobosan mengenai pengelolaan parkir di Kota Semarang. Ia mendorong Pemkot Semarang dalam penerapan parkir elektronik atau parking meter. “Kami berharap, parkir elektronik ini bisa diterapkan. Sebab, untuk melakukan penataan pengelolaan parkir, maka Pemkot Semarang harus melakukan inovasi,” katanya.

Penerapan parking meter, kata dia, memang dibutuhkan kesadaran bagi petugas parkir maupun masyarakat. Menanggulangi kebocoran PAD parkir, pemerintah kota semestinya melakukan pengelolaan secara profesional. Keberadaan ormas-ormas yang saat ini terlibat mengelola parkir, kata dia, perlu dirangkul oleh Pemkot Semarang.

“Pemerintah mestinya bisa melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Ormas-ormas yang selama ini terlibat mengelola parkir, dipekerjakan saja. Saya kira tidak ada persoalan. Mereka-mereka yang saat ini bekerja di lapangan, mestinya direkrut secara resmi. Kemudian diterapkan parkir elektronik agar pengelolaan parkir lebih tertib. Petugas parkir digaji sesuai UMK,” katanya.

Selain itu, supaya PAD parkir benar-benar tidak bocor, perlu adanya pengawasan secara berkelanjutan. “Kalau memang Dishub Kota Semarang memiliki komitmen untuk melakukan penataan, pasti bisa. Kalau saya lihat di Jakarta dan Bandung, penerapan parkir elektronik cukup efektif. Hanya saja, sosialiasi kepada masyarakat harus berkelanjutan,” katanya.

Maka dari itu, ia meminta Pemkot Semarang  melakukan kajian serius untuk penerapan parking meter. Mulai titik mana saja, dari ribuan titik parkir yang akan diterapkan. Maka perlu dilakukan pemetaan. “Kalau ribuan titik mau ditangani bersamaan, belum memungkinkan, justru tidak efektif. Karena membutuhkan tenaga yang sangat banyak dan pengadaan infrastruktur peralatan yang belum tentu bisa memaksimalkan PAD,” katanya.

Parking meter idealnya diterapkan di titik-titik yang memiliki potensi PAD parkir tinggi. Misalnya di Jalan Pandanaran dan Simpang Lima dan daerah pusat kota. Persoalan sampai saat ini, petugas parkir tidak tertib dan memungut parkir tidak sesuai aturan. Misalnya sesuai aturan Perda parkir sepeda motor Rp 1.000, tetapi masih banyak petugas parkir yang memungut Rp 2.000 hingga Rp 3.000. Ini menjadi persoalan lama yang tak kunjung bisa ditertibkan oleh Dishub Kota Semarang.

“Meski begitu, pemerintah harus mencoba melakukan terobosan untuk penerapan parkir elektronik tersebut. Lihat saja evaluasinya, apakah efektif atau tidak. Bagi saya, pencapaian utama sebetulnya bukan soal target PAD, tetapi penerapan parkir elektronik selain penataan pengelolaan pendapatan juga harus mengatasi masalah parkir semrawut. Sehingga kondisi tepi jalan tidak macet,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Danang Kurniawan mengatakan bahwa rencana penerapan parking meter diperkirakan akan bisa dimulai realisasi pada awal 2018 mendatang. “Kami tengah fokus penataan parkir Simpanglima, beryahap akan kami selesaikan parking meter,” katanya. (Bj/El)