Home News Update Dewan Desak Dinas Pasar Lakukan Investigasi

Dewan Desak Dinas Pasar Lakukan Investigasi

Dok. BeritaJateng.net

— Dugaan Terjadi Jual Beli Shelter Pedagang

Semarang, 24/8 (BeritaJateng.net) – Terungkapnya dugaan terjadi jual beli shelter PKL Taman KB dan kepemilikan kios yang tidak sesuai aturan Pemkot Semarang, DPRD Kota Semarang mendesak Dinas Pasar untuk melakukan investigasi total dan pendataan ulang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto. Menurutnya, informasi yang mencuat itu harus dijadikan acuan Dinas Pasar untuk melakukan penertiban dan tindakan serta investigasi total.

“Saya sudah mendapatkan informasi kalau di Shelter Taman KB ada permainan jual beli lapak, bahkan ada satu orang yang memiliki 8 kios meski dengan nama yang berbeda. Dalam kasus ini Dinas Pasar memang tidak bisa disalahkan, namun Dinas Pasar harus melakukan investigasi, dan jika ternyata ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas jangan pandang bulu,” terang Danur Rispriyanto, Rabu.

Salah satu cara menurut Danur, Dinas Pasar melakukan peninjauan ke shelter Taman KB dengan mendokumentasikan kios bersama pemiliknya, selain itu Dinas Pasar harus memeriksa kelengkapan ijin usahanya, apakah sesuai atau tidak.

“Salah satu caranya, Dinas Pasar melakukan peninjauan dan mendokumentasikan kios dengan pemiliknya, selain itu memeriksa dokumen ijin, sesuai apa tidak,” tambahnya.

Kasus ini mencuat lanjut Danur karena ada dugaan persaingan PKL yang di shelter dan non shelter, menurut Danur PKL non shelter memiliki hak yang sama untuk berjualan meski selama ini dianggap PKL liar karena tidak berhubungan dengan Pemkot Semarang melainkan dengan preman setempat.

“PKL Non Shelter memiliki hak yang sama, namun harus ditata dengan baik, harus ada komunikasi dengan pemerintah sehingga keberadaanya menjadi tidak liar, menjadi resmi dan berijin, tidak lagi berurusan dengan preman,” tambahnya.

Ditertibkan

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Triyoto Sarjoko mengatakan hingga saat ini sesuai dengan data yang ada di dinasnya, tidak ada kepemilikkan kios yang lebih dari satu untuk satu ijin yang dikeluarkan.

“Sesuai dengan data yang ada, satu orang memiliki satu kios. Jadi informasi yang menyatakan satu orang memiliki 8 kios perlu kita lakukan peninjauan. Karena praktek di lapangan yang sebenarnya kita tidak tahu,” ujar Triyoto.

Namun demikian lanjut Triyoto, kalau ada jual beli kios di shelter itu merupakan pelanggaran berat dan harus dilakukan tindakan. Karena shelter bukan untuk dijualbelikan.

“Kalau dilapangan ternyata ditemukan praktek jual beli, pasti akan kita tindak,” tandas Triyoto.

Mengenai beberapa shelter yang dipasang spanduk atas nama satu orang, pihaknya akan segera melakukan penertiban, karena sesuai aturan, satu kios harus satu nama.

“Beberapa shelter yang dipasangi spanduk atas nama satu orang, segera akan kita lakukan penertiban,” pungkas Triyoto. (BJ)

Comments are closed.