Home Headline Demokrat ingin Pilkada Serentak Tetap Dilaksanakan 2015

Demokrat ingin Pilkada Serentak Tetap Dilaksanakan 2015

image

Magelang, 12/2 (Beritajateng.net) – Partai Demokrat tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara serentak tahap pertama dilaksanakan pada 2015, kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto.

Agus di Magelang, Rabu (11/2) malam, mengatakan Perpu Nomor 1 tahun 2014 kemudian menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan pilkada serentak tahap pertama pemungutan suara dilaksanakan tahun 2015 tetapi ada beberapa fraksi yang mengusulkan tahun 2016.

Ia mengatakan hal tersebut usai konsolidasi Partai Demokrat se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Atria Magelang.

“Kalau tahun 2016 tidak mungkin bulan Februari berarti hanya selisih dua bulan, ngapain sampai mengubah undang-undang, barangkali agak mundur sedikit dan hal itu bukan keinginan Partai Demokrat, kami tetap menginginkan di tahun 2105,” katanya.

Menurut dia, KPU harus secepatnya membuat peraturan KPU tentang pilkada tersebut, misalnya membuat peraturan KPU tentang uji publik. Uji publik sekarang harus ada, hal ini merupakan 10 persyaratan dari Perpu tersebut.

“Waktu uji publik memang akan direvisi, yang tadinya 4,5 bulan akan menjadi satu bulan. Kalau mau dikurangi harinya boleh tetapi tidak boleh uji publik oleh parpol yang melaksanakan harus KPU. Apabila uji publik dihilangkan Partai Demokrat tidak bisa menerima karena ini esensi dari Perpu tersebut,” katanya.

Ia menuturkan dalam UU nomor 1 tahun 2015 hanya pemungutan suara yang dilakukan pada 2015, kalau terjadi dua tahap dan tahap kedua dilaksanakan tahun 2016 tidak masalah, hal itu sudah memenuhi UU Pilkada tersebut.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan dilakukan uji publik karena dari pengalaman, beberapa gubernur, bupati, wali kota setelah jadi ternyata mempunyai rekam jejak kurang baik, misalnya ijazahnya palsu dan banyak juga yang tersangkut masalah korupsi.

“Hal itu merupakan ketidaktelitian karena tidak ada uji publik. Hal lebih penting berkaitan dengan pilkada adalah tidak boleh melaksanakan pergantian birokrasi enam bulan sebelum dan setelah pilkada,” katanya.

Bagi Partai Demokrat, katanya UU Pilkada tersebut sudah cukup, namun tidak boleh memaksakan, kalau mau ada yang merevisi silakan tetapi jangan sampai mengganggu tahapan pilkada.(ant/Bj02)