Home Lintas Jateng DBHCHT Tidak Mampu Tekan Peredaran Rokok Ilegal

DBHCHT Tidak Mampu Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Pemusnahan rokok ilegal tidak menjamin berkurangnya produsen rokok ilegal
Pemusnahan rokok ilegal tidak menjamin berkurangnya produsen rokok ilegal
Pemusnahan rokok ilegal tidak menjamin berkurangnya produsen rokok ilegal

Kudus, 11/6 (BeritaJateng.net) – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kudus mengaharap pemerintah kosisten dalam pemberantasan rokok ilegal.Kebijakan menaikkan tarip pita cukai,seharusnya diimbangi dengan strategi menekan peredaran rokok ilegal.

Diakui atau tidak, kebijakan penerapan tarif cukai tinggi terhadap produk tembakau menjadi pemicu maraknya produk ilegal,” tegas Koordinator KSBSI Kudus, Slamet Machmudi, Kamis (11/6).

Fakta tersebut, lanjutnya, dikuatkan hasil penelitian UGM dan UI yang menyebutkan 11 persen rokok ilegal beredar di pasar nasional. Akibat kegiatan usaha rokok ilegal tersebut, kerugian negara yang ditimbulkanmencapai Rp. 5 trilyun hingga Rp. 9 trilyun pertahun.

Peningkatan jumlah peredaran rokok ilegal mempengaruhi jumlah produksi IHT nasional,” katanya.

Ditambahkan, KSBSI menilaipemerintah belum mampu menekan jumlah peredaran rokok ilegal. Penegakan hukum terhadap pelaku dan pemusnahan barang bukti rokok ilegal tidak menjamin penurunan tingkat peredaran produk ilegal hasil tembakau.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, masih kata Slamet Machmudi, bukan tidak mungkin PHK terhadap buruh IHT semakin cepat terjadi. Pasalnya, rokok ilegal tidak saja merugikan negara tetapi juga menurunkan produksi IHT legal.

Dampak penurunan produksi juga menimbulkan berkurangnya pendapatan buruh IHT bahkan berlanjut pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Peredaran rokok ilegal menjadi persoalan klasik akibat kebijakan pemerintah menerapkan aturan ketat usaha per-tembakauan.

Dengan kata lain, imbuhnya, tidak jarang para pelaku usaha rokok ilegal berasal dari kalangan masyarakat yang dulu pernah memiliki usaha rokok legal. Dengan berbagai dalih, mereka mengatakan memproduksi rokok ilegal menjadi pilihan guna mempertahankan usaha yang sudah lama mereka tekuni.

 ”Digelontorkannya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) ke daerah-daerah terutama daerah produsen rokok, harusnya mampu menekan bahkan meniadakan produksi rokok ilegal. Dengan kata lain, DBHCT tidak seharusnya hanya untuk kegiatan yang aneh-aneh,” pungkasnya. (BJ12)