Home Hukum dan Kriminal Dana Siluman Ditemukan dalam LHP BPK Terhadap APBD Pemkab Blora

Dana Siluman Ditemukan dalam LHP BPK Terhadap APBD Pemkab Blora

Blora, 23/12 (Beritajateng.net) – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Ahmad Dahlan menyebutkan, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD Blora, ada sebuah pelanggaran berpotensi menjadi kerugian negara.

”Laporan keuangan APBD 2013 mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP), karena sedikitnya ada enam temuan dalam pelaksanaan APBD tersebut. Temuan yang paling mengejutkan adalah adanya dana bansos Rp 1,6 miliar, dan Rp 25 miliar bantuan keuangan yang pertanggungjawabannya tidak jelas,” kata Dahlan saat mengisi diskusi bedah anggaran, Selasa (23/12).

Dari data itu, lanjut Dahlan, sejak lama Fitra mendorong dana bansos tersebut dikaji ulang. Karena rawan dikorupsi, dan rawan menjadi kendaraan bagi penguasa. Selain dua temuan itu, ada juga temuan dana sebanyak Rp 628 juta dimixfarming.

Yakni salah satu unit usaha di bawah Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunakikan), yaitu usaha penggemukan sapi. Dana itu, mestinya masuk ke kas daerah, namun sampai akhir anggaran diaudit BPK, dana itu belum masuk.

”Untuk bansos, selain pimpinan SKPD, bupati juga harus bertanggungjawab. Sebab, bansos cair berdasarkan SK bupati,” jelas Dahlan. 

Oleh karena itu, lanjut Dalhan, dirinya meminta masyarakat Blora, baik LSM maupun mahasiswa untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan APBD. Sebab, dalam berbagai penelitian dan riset yang dilakukan Fitra, APBD menjadi sumber korupsi.

”Sebanyak 85 persen kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, bersumber dari APBD dengan berbagai modus dan caranya. Kalau tidak terus diawasi dan kontrol, maka habislah uang rakyat tersebut,” tegas Dahlan. (Ng/bj)

Advertisements