Home Ekbis Dampak Kenaikan BBM, Inflasi Jateng Meningkat Lampaui Nasional

Dampak Kenaikan BBM, Inflasi Jateng Meningkat Lampaui Nasional

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra

Semarang, 6/10 (BeritaJateng.Net) – Angka inflasi cenderung meningkat di Jawa Tengah, seiring dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra mengatakan, kelompok transportasi menjadi pendorong utama melejitnya angka inflasi tersebut.

“Pada September 2022, Jawa Tengah mencatatkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,19%, setelah di bulan sebelumnya mencatatkan deflasi sebesar 0,39%. Peningkatan inflasi ini terutama bersumber dari kelompok transportasi,” katanya, Rabu (5/10/2022).

Secara detail Rahmat menjelaskan, realisasi inflasi tersebut tercatat sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 1,17%. Secara tahunan, Inflasi Jawa Tengah pada September 2022 mencapai 6,40%, lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 5,95%.

Kenaikan inflasi pada bulan ini terutama didorong oleh Kelompok Transportasi, sebagai dampak kenaikan harga bensin dan solar.

Pada 3 September 2022 lalu, Pemerintah Pusat secara resmi mengumumkan kenaikan harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, serta Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter (yang belakangan turun menjadi Rp 13.900).

Lebih lanjut, kenaikan harga tersebut turut mempengaruhi kenaikan tarif transportasi. Salah satunya tercermin pada tarif angkutan antar kota yang turut mengalami peningkatan pada Bulan September 2022.

Imbasnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mulai menunjukkan peningkatan peningkatan indeks harga meskipun masih tercatat mengalami deflasi sebesar -0,15% (mtm).

Indikasi peningkatan harga pada kelompok komoditas ini terutama didorong oleh kenaikan harga beras seiring dengan berlalunya masa panen di Jawa Tengah.

“Hal ini masih pula ditambah dengan terjadinya serangan hama di beberapa wilayah sentra di Jawa Tengah sehingga turut mempengaruhi panen padi, salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Semarang,” katanya.

Meski demikian, Rahmat melanjutkan, diperkirakan pada Oktober terdapat beberapa wilayah yang mulai memasuki masa panen sehingga diperkirakan harga beras akan segera kembali ke level normalnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti bawang merah dan daging ayam ras masih menunjukkan penurunan harga. Berlanjutnya penurunan harga bawang merah terjadi seiring dengan sejumlah daerah sentra di Jawa Tengah yang telah memasuki masa panen, diantaranya wilayah Brebes dan Kendal.

Selanjutnya, penurunan harga daging ayam ras ditengarai akibat kondisi oversupply yang saat ini terjadi di pasar, dimana dalam menyikapi hal tersebut, Menteri Perdagangan beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa beberapa upaya dilakukan untuk menjaga harga daging ayam agar tidak semakin jatuh.

Di sisi lain, harga emas perhiasan justru mencatatkan penurun pada periode ini. Penurunan ini sejalan dengan penurunan harga emas dunia. Secara bulanan, harga emas dunia turun sebesar 2,81%.

Penurunan tersebut terjadi seiring dengan kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga sehingga berdampak pada apresiasi nilai dolar AS. Hal ini mempengaruhi preferensi investor dari aset safe haven menjadi kepada surat berharga berdenominasi USD.

“Untuk menjaga inflasi kembali pada sasarannya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah akan terus berkoordinasi dan mengalokasikan sumberdaya untuk program pengendalian inflasi dan meredam dampak inflasi pasca kenaikan BBM subsidi,” katanya.

Selain itu, menurut Rahmat hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang membolehkan penggunaan pos anggaran Belanja Tidak Terduga untuk program pengendalian inflasi di daerah.

“Ini sesuai dengan yang disampaikan Mendagri saat rakoornas dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota akhir Agustus lalu yang membahas petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kemendagri No. 500/2316/IJ pada tanggal 24 Agustus 2022 mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah,” pungkasnya. (Ak/El)