Home Hukum dan Kriminal Cegah Praktek Pungli, Badan Pertanahan Harus Gunakan Sistem Online

Cegah Praktek Pungli, Badan Pertanahan Harus Gunakan Sistem Online

Semarang, 29/10 (BeritaJateng.net) – Temuan laporan masyarakat adanya praktek pungli dalam pengurusan surat-surat pertanahan di BPN oleh Ombudsman Jateng, dibenarkan oleh pakar agraria universitas Diponegoro Semarang, Dr Widhi Handoko SH SpN. Praktek pungli dikatakannya sudah lama terjadi dan masih ada sampai sekarang.

Praktisi akademis sekaligus notaris dan PPATK ini menyoroti adanya sistem yang lemah dalam pelayanan pertanahan sehingga ada celah dimanfaatkan oknum BPN untuk memungut biaya diluar ketentuan resmi.

“Sampai sekarang masih ada, itu karena sistemnya yang memang sengaja memberikan celah. Seperti apapun kebijakan pemerintah dalam memberangus pungli jika masih belum menganut sistem online maka praktek pungli masih berjalan,” katanya.

Pihaknya sebenarnya sudah lama mengusulkan jika semua kantor BPN menggunakan sistem online, sehingga pengawasannya terintegrasi.

“Misal pelayanan pendaftaran tujuh hari kerja, dalam sistem harus terpantau tanggal akte, notaris siapa, pendafataran kapan. Jadi sesuai SOP semua,” paparnya.

Terkait masih mahalnya biaya kepengurusan surat-surat pertanahan oleh notaris PPATK, dalam pengamatan Widhi Handoko, pihaknya tak menyalahkan lantaran sistem terseburlah yang memberikan peluang.

“Notaris PPATK justru bisa menjadi korban bahkan pelaku pungli juga, tapi semua tergantung orangnya. Namun kembali ke sistem, kalau ada peluang pungli maka ada juga notaris PPATK yang masih memanfaatkannya dengan tetap mengenakan tarif mahal,” katanya.

Lanjut Widhi, bagi BPN yang sudah menganut sistem online harus tetap waspada adanya pungli. Terutama bagi tenaga pegawai lapangan BPN, seperti tenaga ukur tanah. “Itu tak ada biayanya karena sudah masuk pelayanan, prakteknya masih kerap terjadi,” tukasnya.

Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Jonahar menolak jika di kantor BPN Kota Semarang terjadi praktek pungli. Pihaknya mengaku sudah zero pungli di kantor yang dipimpinnya.

“Kantor kami menerapkan sistem online sehingga semua pendaftaran sampai pengawasan terpantau. Semua pendaftaran masuk loket dan dibayar secara transfer, tidak ada pembayaran secara tunai,” paparnya.

Bahkan melalui para Kepala Seksi (Kasi), diberikan tanggungjawab bergantian setiap harinya untuk pengawasan langsung di loket pendaftaran. Jonahar juga memberikan akses terbatas kepada tamu selain staf untuk masuk kedalam kantor staf dan pimpinan.

“Kita sudah beri pintu pembatas agar tak ada tamu atau orang selain staf yang bisa masuk. Jika ada tamu meskipun itu pejabat, maka staf kami yang keluar menemui di ruang tunggu jadi tak diperkenankan untuk masuk kedalam ruang kantor,” katanya.

Meski demikian, terkait para petugas lapangan yang masih sulit terpantau pihaknya mengakui jika petugas lapangan utamanya petugas ukur tanah masih mendapatkan uang dari warga yang mebutuhkan tenaga ukur tanah.

“Kalau petugas ukur tanah di lapangan kita berikan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) No 128 dimana ada rincian biaya yang dibebankan oleh warga kepada petugas yang masuk dalam biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi ditanggung oleh warga yang meminta jasa ukur tanah,” bebernya.

Secara besaran biaya pihakya belum bisa merinci yang jelas sudah ada peraturan dalam Undang-Undang teesebut.

“Kalau tidak salah ada biaya yang ditentunkan di UU PNPB sebesar Rp 150 ribu bagi petugas ukur tanah, itu kalau saya tidak salah,” katanya.

Sedangkan fenomena mahalnya biaya yang ditanggung masyarakat jika menggunakan jasa Notaris PPATK dalam mengurus surat pertanahan, pihaknya menganjurkan masyarakat sebaiknya diurus sendiri dengan datang ke loket kantor BPN.

“Kami memiliki Loket Prioritas sejak 2014, disitu masyarakat datang sendiri untuk urus segala keperluan pertanahan sehingga beban yang dibayarkan sesuai tarid yang ada, tidak ada biaya tambahan lainnya,” katanya. (Bj)

Advertisements

Comments are closed.