Home Headline Catatan Akhir Tahun – Bentrok antar Kampung Warnai Peristiwa 2014

Catatan Akhir Tahun – Bentrok antar Kampung Warnai Peristiwa 2014

Pertikaian dua kelompok warga Kampung Tanjung Harapan di Kabupaten Lampung Tengah pada 27 November 2014, tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan fisik, tetapi juga trauma, terutama anak-anak dan wanita.

Dua kelompok warga yang bertikai di Kecamatan Anak Tuha itu mengakibatkan puluhan rumah warga terbakar. Pertikaian terjadi di Dusun II Tanjungrejo, Kecamatan Padangratu, yang diduga buntut dari tewasnya dua orang warga desa tetangga, yakni Dusun II, Kampung Tanjung Harapan.

Kapolda Lampung Brigjen Polisi Heru Winarko mengatakan bahwa pihaknya telah memediasi untuk mendamaikan dua kelompok warga yang bertikai tersebut.

“Hasilnya dengan adanya kesepakatan damai, mudah-mudahan ikrar damai kedua belah pihak masyarakat menjadi yang terbaik sehingga persoalan tersebut tidak terulang lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat di Dusun I dan Dusun II Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, untuk menetralisasi trauma yang disebabkan bentrokan dan perusakan rumah warga beberapa waktu lalu.

Setidaknya, masih menurut Kapolda, selama sepekan kegiatan tersebut dilaksanakan usai kejadian bentrokan diharapkan dapat sesegera mungkin masyarakat bisa beraktivitas dan membaur seperti sediakala.

Kapolda Lampung menjelaskan lebih lanjut bahwa kondisi masyarakat Lampung yang majemuk dari segi ras, etnik, agama, ekonomi, pendidikan memerlukan adanya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga hukum, TNI, Polri, serta perguruan tinggi untuk membangun suasana kondusif.

“Suasana kondusif tercipta dengan mengelola konflik sosial di tengah masyarakat dapat melalui rembuk pekon,” ujar Heru Winarko.

Rembuk pekon (desa) merupakan bentuk keterpaduan antara aparat pelaksana tugas dan masyarakat di lini terdepan, seperti babinkamtibmas, babinsa, lurah, kades, dan polmas yang secara bersama-sama mencari dan mengumpulkan data atau informasi tentang permasalahan yang ada di masyarakat, katanya.

Menurut dia, permasalahan di berbagai bidang dalam masyarakat perlu upaya penyelesaian melalui pemecahan masalah melalui jalur alternatif yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Rembuk pekon yang telah digalakkan sejak tahun 2013 menjadi wadah untuk meminimalisasi bentrok antarwarga.

Dalam konsep antisipatif itu, kepala desa, babinkamtibmas, babinsa, dan para tokoh berkumpul setiap pekan untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Penyelesaian masalah di hulu inilah yang menjadi domain aparat keamanan karena jika tidak dituntaskan bisa merembet ke hilir.

“Dengan langkah antisipasi ini mudah-mudahan bisa berjalan baik, kami pun telah bekerja sama dengan pemda setempat,” katanya.

Dalam program rembuk desa tersebut, polisi berperan sebagai konsultan yang memberi solusi. Polisi harus belajar berbagai masalah di masyarakat karena persoalan di tingkat pekon bukan hanya masalah gangguan keamanan, melainkan juga wabah penyakit, serangan hama, pengairan, dan lainnya.

Oleh sebab itu, dalam saat ini Polda Lampung telah kembali menguatkan anggota babinkamtibmas dengan sejumlah ilmu dan dana intensif sebagai pemicu untuk lebih giat bekerja.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengingatkan kesepakatan dan pengucapan ikrar damai antarwarga yang sempat saling bertikai harus dilaksanakan sepenuh hati sehingga kejadian seperti yang lalu tidak terulang kembali.

“Pertikaian yang mengakibatkan kerugian materiil dan fisik ini sebaiknya jangan sampai terulang kembali karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat,” katanya usai meninjau lokasi bentrok warga Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (12/12).

Menurut dia, dengan adanya kesepakatan damai dan rembuk pekon ini, dapat meminimalkan terjadi perselisihan antara dua dusun tersebut.

Ia menyatakan bahwa aksi pembakaran rumah warga tersebut merupakan tindakan yang tidak baik. Kejadian semacam itu tentu bisa memicu terjadi konflik baru apabila tidak segera didamaikan secara tuntas.

Saat ini, kata dia, akar permasalahan yang menyebabkan pertikaian atau bentrok warga ini sudah diketahui oleh aparat kepolisian sehingga semuanya diserahkan seluruh penyelesaiannya secara bijak.

“Biar kepolisian yang mengusut tuntas sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dalam kasus ini,” kata Gubernur Ridho.

Ia menyatakan, untuk warga yang rumahnya mengalami rusak parah akibat bentrokan antarwarga itu, sudah ada pihak yang menginventarisasi untuk dapat segera diperbaiki.

“Baik dari pemerintah daerah maupun Dinas Sosial Provinsi Lampung sudah berjalan pendataannya. Mudah-mudahan semua bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sebelumnya,” katanya.

Ia juga meminta kedua belah pihak dapat saling memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga kehidupan bermasyarakat di Kampung Tanjung Harapan ini dapat normal kembali dan kondusif keamanannya.

Kesepakatan damai dan rembuk pekon ini, diharapkan dapat meminimalkan terjadi perselisihan antara dua dusun tersebut. Sehingga pertikaian antarwarga kampung tersebut tidak terulang kembali.

“Damai itu memang indah” kata Ridho.

Bupati Lampung Tengah Pairin mendukung penegakan hukum oleh pihak kepolisian sehingga siapa pun yang melanggar hukum akan diproses oleh Polda Lampung.

Terkait dengan kerusakan rumah penduduk akibat bentrokan massa itu, menurut Bupati Pairin, Pemkab Lampung Tengah bersedia menanggung biaya perbaikan segala kerusakan yang ada.

“Mekanisme pembangunan kembali rumah yang terbakar atau rusak, akan dibicarakan lebih lanjut,” ujarnya. (ant/BJ)