Home Headline Bupati Rencanakan Audensi DBH Migas dengan Kementrian ESDM

Bupati Rencanakan Audensi DBH Migas dengan Kementrian ESDM

BLORA, 21/4 (Beritajateng.net) – Bupati Blora H. Arief Rohman rencanakam audensi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan gas (Migas) ke Kementrian Energi dan sumber daya mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Ini disampaikan Bupati usai mengikuti webinar Forum Kehumasan Industri Hulu (FKIH) Migas, satuan kerja khusus (SKK ) Migas wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) yang mengusung tema Memahami Dinamika Dana Bagi Hasil Migas, melalui zoom meeting dari ruang Rapat Bupati Selasa (20/4) kemarin.

“Tadi saya WA sama Pak Ketua Komisi VII, Beliau menyampaikan siap untuk mengawal permohonan kita. Oleh karena itu, kita pertama kirim surat, sama permohonan audiensi dengan Kementerian ESDM. Kita harus optimis. Kalau perlu nanti dibentuk tim untuk DBH ini,” ungkap Bupati usai Zoom meeting.

Dalam Webinar tersebut menghadirkan narasumber dari Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, Deputi keuangan SKK Migas Arif Handoko, Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM Heru Windiarto.

Dihadapan para narasumber dan ratusan peserta webinar, Bupati Blora menyampaikan aspirasi sekaligus masukan kepada Komisi VII DPR RI, SKK Migas dan Dirjen terkait.

“Bahwasanya Blora ini adalah salah satu Kabupaten penghasil Migas, dan di Blora ini ada wilayah kerja penambangannya masuk Blok Cepu, namun sumurnya tidak ada di Blora, tetapi ada di Bojonegoro, Jawa Timur, ” ucapnya.

Dikatakan bupati, dikarenakan regulasi yang ada saat ini, Kabupaten Blora tidak memperoleh DBH dari sektor Migas, khususnya minyak bumi.

“Aspirasi dari kami, Blora adalah salah satun Kabupaten terdampak. Kalau bisa kami dimasukan, karena di Blok Cepu ini kita zero, tidak dapat DBH nya hanya karena beda provinsi dengan Kabupaten lokasi sumur. Padahal kita bertetangga dan ikut masuk wilayah kerja pertambangan,” jelasnya

Jadi, lanjut Bupati, mohon berkenan apabila ada perubahan undang-undang keuangan pusat daerah kaitannya dengan amanat UU Cipta Kerja. Bupati meminta aspirasi masyarakat Blora.

Dijelaskan Bupati, dibandingkan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa timur, seperti Banyuwangi memperoleh DBH dari Blok Cepu sebesar 81 Miliar, Blora adalah Kabupaten yang terdampak langsung.

“Blora terus terang nol, kita ingin agar ada asas keadilan juga, karena wilayah kami ini juga masuk WKP Blok Cepu, tapi kita tidak mendapatkan DBH,” ungkap Arief

Mas Arief sapaan akrabnya, mengungkapkan, bahwa Kabupaten Blora memiliki potensi di sektor Migas dan sumber daya lainnya, seperti halnya kayu.

Namun, saat ini angka kemiskinan masih tinggi dan masuk zona merah di Jawa Tengah, termasuk kondisi infrastruktur jalan yang rusak hampir 77 persen.

“Ironis sekali, ketimpangan dalam kemiskinan dan sebagainya ini kita alami di Blora” tambahnya

Bupati turut menyampaikan usulan terkait sumur minyak yang sudah tidak diolah oleh Exxon, untuk dikembalikan dan dikelola Pertamina, supaya sejalan dengan target pemerintah.

“Kalau memang yang masuk WKP Blok Cepu ada beberapa sumur yang tidak diolah Exxon, sebaiknya bisa dikembalikan ke Pertamina untuk dikelola oleh K3S, dalam rangka mendukung target Pemerintah untuk eksplorasi 1 juta barrel. Dan kami mohon waktu kepada SKK Migas untuk kita memaparkan apa yang ada di Blora ini,” paparnya

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, mengungkapkan terkait rincian DBH untuk sektor Migas, khususnya untuk minyak bumi diatur berdasarkan pada UU No 33 Tahun 2004.

“Presentasenya untuk pusat 84,5 persen, provinsi 3,1 persen kab/kota penghasil itu 6,2 persen dan pemerataan untuk kab/kota yang lain itu 6,2 persen. Jadi nanti sisanya dibagi ke daerah-daerah yang lain” jelasnya

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR RI mengungkapkan sering terjadi keluhan daerah terkait dengan DBH Migas. Ia pun menggarisbawahi dua poin yang sering disampaikan daerah terkait DBH.

“Pertama, menyangkut besar kecilnya DBH dan yang kedua tentang kelancaran DBH tersebut sampai daerah sesuai dengan tahun anggaran” ungkapnya

Sugeng Suparwoto pada kesempatan tersebut turut menanggapi masukan dari Bupati Blora terkait kondisi yang ada di Kabupaten Blora dan kaitannya dengan DBH.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Blora berencana akan mengirim surat resmi dan mengajukan audiensi ke kementerian terkait. (Her/El)