SEMARANG, 14/11 (beritajateng.net) – Pengelolaan pasar desa akan dihibahkan ke pemerintah desa mulai tahun depan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong kreatif mengoptimalkan potensi pendapatan saat mengelola pasar desa. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalisasi penggunaan aset desa.
Hal tersebut menjadi bahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Kesiapan BUMDes Mengelola Pasar Desa” yang digelar Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto di Desa Wisata Kampung Susu Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Sabtu (12/11/2022).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang M Gunawan Tri Rahmadi menilai BUMDes siap mengelola pasar desa.
“BUMDes butuh niat tulus untuk pengelolaan yang lebih baik ke depan. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan desa dan mengoptimalisasi penggunaan aset desa. Dalam proses pengelolaannya, BUMDes juga dituntut secara profesional melihat potensi pasar yang bisa meningkatkan pendapatan,” jelas Gunawan.
Menurutnya, peran BUMDes sangat penting untuk meningkatkan perekonomian desa. Jika pengelolaan pasar desa diserahkan ke BUMDes, maka BUMDES sendiri harus dikelola secara profesional agar kinerjanya lebih maju.
“Adapun persiapan pengelolaan pasar desa pasca penyerahan dari kabupaten antara lain harus ada regulasi pembentukan BUMDes, identifikasi aset pasar, serta adanya perdes dan pelatihan pengelolaan untuk pengurus BUMDes,” katanya.
Kepala Dispermades Kabupaten Semarang Moh Edy Sukarno berharap pengawasan dalam peralihan pengelolaan pasar desa lebih diperhatikan. Dengan begitu, pengelolaan pasar desa didasarkan situasi kondisi yang ada di masyarakat setempat.
“Jangan hanya ditariki retribusi tapi bagaimana punya pemikiran upgrade fungsi pasar agar bisa menjadi pasar wisata. Bagaimana caranya? Masyarakat desa itu ‘sumogawe’ sangat kreatif. Gandeng orang yang tepat untuk ikut bekerja sama membangun desa lewat ini,” katanya dalam dialog yang dimoderatori Nurkholis tersebut.
Dia mengatakan, per 1 Januari 2023 pengelolaan pasar desa akan diberikan ke BUMDes. Pemkab Semarang akan menghibahkan 20 pasar desa pada tahun 2023. Hal tersebut memiliki beberapa tujuan. Yaitu, pemberdayaan BUMDes sebagaimana program 42 unggulan Bupati Semarang, dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan pasar desa.
Edy berharap selain persiapan pengelolaan dan kelembagaan BUMDes, untuk mengelola pasar desa perlu pula memperhatikan infrastruktur pasar.
“Apakah bangunannya masih bagus dan layak, drainase serta toilet apakah bisa digunakan dengan baik? Tujuannya memberikan kenyamanan kepada pembeli. Juga harus mengadopsi pelayanan yang diberikan toko ritel dan minimarket dengan ramah dengan pembeli, karena dengan pelayanan dan tempat yang nyaman pembeli pasti akan nyaman,” ujarnya.
Dia menambahkan, persoalan higienitas juga harus dijaga. Karena, jika pasar tidak terjaga higienitasnya, maka pasar tersebut bisa ditutup.
Camat Getasan Istiqomah memaparkan, di Kecamatan Getasan ada 13 desa. Dari angka itu, semua mempunyai BUMDes. Rinciannya, ada 3 BUMDes sudah berbadan hukum, 5 BUMDes dalam proses menuju berbadan hukum, 2 dalam proses upload data, dan 3 dalam proses pendampingan. Dari situ, dia meyakini Getasan siap mengelola pasar desa.
Sebagai informasi, salah satu BUMDes di Desa Kopeng yakni Tirto Unggul sudah siap mengelola pasar desa. Dalam progresnya, kini sudah proses inventarisir kios yang perlu dibenahi dan dibantu. (adv)
editor: ricky fitriyanto
