Home Headline BPR/BKK Hasil Merger Diyakini Akan Tumbuh Menjadi Bank yang Kuat

BPR/BKK Hasil Merger Diyakini Akan Tumbuh Menjadi Bank yang Kuat

SEMARANG,24/01 (Beritajateng.net) – Merger (konsolidasi) antar BPR/BKK se Jateng diyakini akan menjadikan bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Jateng ini menjadi bank yang besar dan kuat setara dengan bank bank umum yang saat ini sudah ada.

Keyakinan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto saat melakukan studi banding pengelolaan BPR/BKK di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/01).

“Dengan jumlah 33 BPR/BKK dan aset senilai sekitar 9 triliun lebih saya yakin akan menjadi bank yang besar dan kuat,” ungkapnya.

Asfirla menjelaskan, ke 33 BPR/BKK saat ini rata rata performancenya cukup bagus dan mendapatkan kepercayaan masyarakat di seluruh kabupaten kota di Jateng.

“Mereka dipercaya menjadi mitra masyarakat di seluruh pelosok Jateng terutama kalangan menengah kebawah terlebih pelaku usaha atau UMKM,” jelasnya.

Saat ini, lanjut politisi yang akrab disapa Bogi ini, proses konsolidasi sedang dipersiapkan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perseroda.

“Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang sudah memiliki Perda serupa selain Aceh. Jadi kami belajar dari sini,” urainya.

Problematika yang dihadapi kalangan BPR/BKK di lapangan, menurut Bogi, adalah penetrasi pemasaran yang dilakukan oleh saudara tua BPR/BKK yakni Bank Jateng yang melakukan ekspansi ke pasar menengah ke bawah. Bahkan Bank Jateng membentuk unit mikro.

“Kami ingin mengetahui apakah problematika serupa juga terjadi di sini. Kalau iya bagaimana mengatasinya,” katanya.

Persoalan lain yang mengemuka adalah pada sisi pengawasan. Sekretaris Komisi C DPRD Jawa Tengah Tetty Indarti membeberkan soal lemahnya pengawasan oleh dewan pengawas pada BPR/BKK di Jateng.

“Bagaimana di NTB, Apakah problem pengawasan juga terjadi,?” bebernya.

Sementara itu Asisten 3 bidang Admimistrasi dan Umum Pemprov NTB Muh Imhal mengatakan, Jajaran BUMD termasuk didalamnya BPR NTB menyumbang 35 persen PAD di Provinsi NTB. Jumlah BPR NTB sebelum dilakukan merger adalah 10 buah.

” APBD kami cuma Ro. 5,3 triliun pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 dialokasikan sejumlah Rp. 5,7 triliun. BUMD termasuk BPR NTB menyumbang 35 persen,” ungkapnya.

Muh Imhal memiliki keyakinan yang sama bahwa BPR hasil merger dari 10 BPR milik Pemprov dan kabupaten/kota di NTB akan menjadi bank yang besar dan disegani.

“Saat ini proses merger sudah fiks, kita tinggal menunggu ijin dari OJK turun,” katanya.

Studi banding yang dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan Raperda BPR/BKK ini selain diikuti Anggota Komosi C juga dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ikhwan Sudrajat, Kabag BUMD Dinas Perekonomian Provonsi Jawa Tengah Khaeruddin serta jajaran direksi BPR/BKK di Jawa
Tengah serta jajaran direksi BUMD Jateng.

(NK)