Home Headline BPNT Kacau LSKP Jateng Minta Diganti Uang Tunai

BPNT Kacau LSKP Jateng Minta Diganti Uang Tunai

Demak, 3/8 (BeritaJateng.net) – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng menduga ada indikasi korupsi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Demak.

Seperti yang diketahui, Program BPNT merupakan peralihan dari program bantuan sosial pangan beras sejahtera(rastra).

Bantuan pangan non tunai(BPNT) mekanisme penyaluran dilaksanakan melalui jaringan sistem elektronik. Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan senilai 200 ribu melalui kartu kombo/e_wallet.

Bantuan tersebut tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik(uang/rupiah), tetapi dapat ditukarkan dengan beberapa jenis komoditas sembako. Sesuai dengan peraturan menteri sosial no 20 tahun 2019 tentang bantuan pangan non tunai.

Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah, Muhammad Rifai menyebut terdapat keganjilan dalam nominal komoditas sembako yang dibagikan pada KPM. Menurutnya, harga paket sembako yang dibagikan jauh dari harga pasaran.

Padahal BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM serta memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT. Selain itu juga memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

“Proses penyaluran BPNT sebagaimana yang ada, dilaksanakan oleh bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya,” ucap Rifai.

Selain itu KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelanjaan di e_warung sebagaimana diatur dalam permensos dapat memilih bahan pangan yg ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Didalam pedoman umum (pedum) program sembako tahun 2020.

Terkait penyaluran di kabupaten Demak
LSKP Jateng telah melakukan penelusuran dan investigasi dilapangan, baik dilakukan di wilayah pinggiran maupun kota demak.
Bahwa di Demak ada kurang lebih 400 e_warung dan kurang lebih ada 122 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

“Beberapa e_warung yang kami temui menyampaikan ketersediaan barang ada dugaan intervensi pihak ketiga (tidak jelas diduga tanpa spk) dan ini diduga atas sepengetahuan dinas terkait dalam penyediaan jenis komoditas yang akan diberikan kepada KPM,” tukasnya.

Menurut Rifai, jenis bantuan yang diberikan kepada KPM di Kabupaten Demak diduga ada penyeragaman yaitu jenis komoditasnya berupa beras, telur, kacang hijau bawang putih, jeruk, buah pir dan lele.

Dari hasil pengamatan harga dipasaran
Barang-barang yang diberikan kepada KPM dipasaran diduga seharga :
_ beras Rp.8500,
_ telur Rp.2400,
_ lele Rp.2400,
_ jeruk/pir rp.1800,
_ bawang putih/kacang ijo Rp.15000,
Ini harga pasaran tertinggi per kg.

Sedangkan hasil dari pengamatan dan pantauan kami barang selain beras yang diberikan diduga kurang dari 1 kg.
Kalau dihitung dari rincian diatas dengan per 1kg:
_ beras 10 kg Rp.85000
_ telur 1kg Rp.24000
_ lele 1kg Rp.24000
_ jeruk/pir 1kg Rp.18000
_ kacang ijo/bawang putih 1kg Rp. 15000
(85000+24000+ 24000+18000+15000=Rp.166000)
Padahal anggaran untuk per KPM Rp.200.000.
Ini bisa diasumsikan :
200000-166000 = 34000.
Ada dugaan sisa sekitar Rp
34.000 ribu.

“Lalu sisa anggaran tersebut lari kemana?” tanya

“Hasil monitoring dan pengamatan kami dilapangan, dalam penyaluran BPNT tersebut, diduga barang yg didistribusikan seperti bawang putih, buah dan lelenya kurang dari 1 kg,” tutur Direktur LSKP Jateng.

Menanggapi adanya ketidak singkronan dimasyarakat, oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada pihak pengambil keputusan dalam hal ini kementerian sosial untuk turun langsung dilapangan guna mengkroscek kebenaran penyaluran BPNT, mengingat masih banyak kesalahan.

“Harapan kita yang lebih bagus adalah diganti dengan uang tunai yg langsung masuk ke rekening masing KPM, agar KPM bisa memanfaatkan bantuan tersebut,” pungkas Rifai. (BW/El)