Home Lintas Jateng BPK Nilai Pengelolaan Aset Pemkot Semarang Bermasalah

BPK Nilai Pengelolaan Aset Pemkot Semarang Bermasalah

Pemkot Semarang usai menggelar rapat tertutup menanggapi laporan BPK RI terkait permasalahan aset Pemkot Semarang yang bermasalah.

Semarang, 20/6 (BeritaJateng.net) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan ketidakberesan atas pengelolaan aset di kota Semarang. Temuan BPK RI menyebabkan pemkot gagal mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas pengelolaan aset kota yang bermasalah, Pemkot Semarang mencoba membuat manajemen aset internal di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD).

Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu kepada wartawan, Senin (20/6) usai melaksanakan pertemuan tertutup dengan Anggota Panitia Kerja (Panja) DPRD ota Semarang tentang pengelolaan aset pemkot yang bermasalah.

Menurutnya, dari tim panja DPRD meminta agar ada progres pemkot Semarang dalam memperbaiki sistem pencatatan aset di dinas terkait, mengingat waktu yang diberikan untuk membenahi sistem tersebut 60 hari saja.

“Beberapa rencana kerja juga memerlukan peraturan baru dari walikota untuk menyelesaikan rekomendasi dari BPK tersebut. Sedangkan untuk jangka pendek pemkot sudah menindak lanjuti masalah administrasi dan kelengkapan dokumen sedangkan yang lainnya sedang diupayakan,” jelasnya.

Salah satu contoh yang dijelaskan Ita sapaan akrab Wakil Walikota Semarang ini diantaranya piutang PBB yang tidak dapat serta merta ditagih oleh pemkot, selain itu saluran irigasi yang ada berkilo-kilo meter sedang dilakukan verifikasi dan dicatat oleh dinas DPKAD.

“Selain itu nantinya sistem tersebut dapat terintegrasi dengan SKPD lainnya dan dapat diakses oleh public berkaitan aset2 yang dimiliki pemkot,” imbuhnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Pantja DPRD kota Semarang Agung Budi Margono menuturkan Fokus dari DPRD yakni memperbaiki sistem perbaikan di pemerintah kota Semarang mengingat selama 2 tahun hanya berpredikat Wajar Dengan Pengecualian.

“Untuk tahun 2015 pemkot terganjal pengelolaan aset yang bermasalah, seperti pencatatan aset dan sistem manajemen pengelolaan aset yang dimiliki. Kami juga berharap agar pemkot mulai mengevaluasi DPKAD selaku dinas yang mengelola aset, jika perlu dilakukan kantor maupun secara mandiri. Pendataan yang mesti dilakukan secara marathon dengan luasan dan banyaknya aset pemkot semarang,” imbuhnya.

Pihaknya sangat optimis dengan diketuai Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu, penyelesaian pendataan dan verifikasi aset milik pemkot akan selesai ditahun ini. (Bj05)