Home Nasional BNPT Usulkan Revisi UU Terorisme Kedepankan Unsur Preventif Daripada Penindakan

BNPT Usulkan Revisi UU Terorisme Kedepankan Unsur Preventif Daripada Penindakan

BNPT Komjen Polisi Tito Karnavian.

Jakarta, 21/4/16( BeritaJateng.net) – Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar mengedepankan unsur preventif atau pencegahan aksi terorisme, daripada penindakan.

“Kami setuju adanya revisi (UU Terorisme) namun harus membawa aspek preventif di dalamnya,” kata BNPT Komjen Polisi Tito Karnavian di DPR RI, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Menurut Tito, penanganan terorisme tidak hanya melalui penegakkan hukum namun preventif dan rehabilitatif.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, poin kedua revisi UU Terorisme ini juga harus mengatur mengenai hukum acara secara khusus, karena jaringan terorisme sangat kompleks.

Tito Karnavian juga menginginkan kriminalisasi sebagai langkah preventif penanganan aksi teror. Menurutnya, kriminalisasi diperlukan untuk mencegah model pemadam kebakaran dalam penanganan teror.

Dia berharap, kriminalisasi terhadap terduga teroris dapat diakomodasikan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Kegiatan jaringan internasional itu belum banyak dikriminalisasi. Mereka terduga teroris pergi ke luar negeri kemudian balik ke Indonesia, sebaiknya dikriminalisasi,” ujar Tito

Dengan adanya pasal mengenai kriminalisasi dalam revisi UU Terorisme, ujar Tito, BNPT bisa meminta keterangan mereka yang dicurigai bergabung ke dalam jaringan terorisme.

“Jangan sampai mereka diam-diam pulang, tapi tidak bisa diproses hukum. Kemudian mereka melakukan langkah teror dan menyesal semua nanti,” tambah mantan Kepala Densus 88 ini.

Namun demikian, ujar Tito, kriminalisasi hanya dapat dilakukan setelah aparat penegak hukum telah mengantongi informasi dan bukti cukup dugaan aksi teror.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkap, jaringan terorisme di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni berbaiat kepada ISIS (Negara Islam Irak Suriah) dan Al-Qaeda.

Kelompok yang berbaiat kepada ISIS ialah Jamaah Anshorut Tauhid, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Tauhid Waljihat, Jamaah Ashorud Kalifah Daulah Nusantara, Jamaah Ashorud Daulah dan Negara Islam Indonesia.

sementara itu Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mendukung langkah preventif, usulan Tito. Namun, dia menilai, langkah itu berisiko berbenturan dengan kebebasan mendasar. Salah satunya ialah kebebasan memeluk agama atau berkeyakinan.

Dia mengingatkan, sejumlah jaringan teroris di Indonesia berkaitan dengan agama, terutama Islam. Karenanya dia meminta, diatur secara jelas aturan ini bila dimasukkan dalam revisi UU Terorisme.

“Kekhawatiran yang muncul nanti pada hak kebebasan berkeyakinan, berbenturan soal fundamental freedom,” kata Imdadun. (bj50)