Home Headline BLH Tidak Serius Awasi Limbah Pabrik

BLH Tidak Serius Awasi Limbah Pabrik

sido muncul

Ungaran, 15/1 (BeritaJateng.net) – Menanggapi adanya pencemaran sungai Klampok akibat limbah pabrik, Direktur Eksekutif Walhi Jateng, Indrianingrum Fitri menyatakan pengawasan limbah pabrik semestinya dilakukan terus menerus oleh pemerintah yang diwakili Badan Lingkungan Hidup, serta masyarakat dan legslatif.

Selain itu, masyarakat lah yang memiliki peran terdepan dapan dalam pengawasan, karena masyarakat yang terdampak langsung pada pencemaran.

“Jangan hanya menerima CSR (Corporate Social Responsibility) lalu diam saja. Semestinya harus terus mau mengkritisi,” ungkapnya.

Menurut Fitri, dana CSR tersebut bukan berarti perusahaan telah membeli lingkungan yang mereka cemari dari masyarakat. Karena biaya lingkungan yang tercemar sangat mahal harganya.

“Masyarakat harus ikut menghitung, berapa biaya domestik yang dulu tidak pernah dikeluarkan, seperti menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan pertanian. Tapi kini mereka harus mengeluarkan atau rusak area pertaniannya. Biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan apakah sudah imbang dengan biaya domestik dan keperluan pertanian. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh masyarakat,” tandasnya.

Menurut Fitri kasus tertangkap tangan yang terjadi di salah satu perusahaan jamu di Kabupaten Semarang ini seperti kasus tahunan di daerah lain.

“Kasus tertangkap tangan ini seperti kasus tahunan, yang sering terjadi di lokasi lain. Setiap tahun selalu ada yang ketahuan membuang limbah (tanpa pengolahan). Karena tidak ada tindakan nyata sehingga terulang dan terulang terus seperti agenda tahunan saja,” katanya.

Fitri menyayangkan kondisi ini selalu tidak ada tindak lanjut secara nyata. Karena masing-masing pihak, BLH dan masyarakat berjalan sendiri-sendiri. BLH melakukan penelitian sendiri, sementara masyarakat melaporkan kondisi lingkungan yang makin rusak.

“Selama ini aparat penegak hukum, BLH selalu mengatakan sesuai prosedur pengolahan limbah. Tetapi ketika di cek ke lapangan bersama masyarakat selalu kondisinya lain dengan apa yang dilaporkan oleh BLH. Jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri membuat tidak efektif. Harusnya mereka bersama-sama berkerja, data di masyarakat dan BLH harus sama,” tandasnya.

Selain itu, kesadaran kepedulian lingkungan perusahaan harus dibangun. Perusahaan atau pabrik memiliki unit pengolahan limbah tetapi terkadang tidak dioperasikan, karena kesadaran kepedulian pada lingkungannya kurang.

“Tidak sedikit perusahaan menerapkan standarisasi pengolahan limbah, tapi hanya untuk mendapatkan sertifikasi saja,” tandasnya. (BJ27)

Berita Sebelumnya :

http://beritajateng.net/berita-jateng-terbaru-hari-ini/pencemaran-limbah-sido-muncul-terancam-sanksi-berat/9740