Home Headline Bantul Dorong Pembentukan Perda Tentang Kos-kosan

Bantul Dorong Pembentukan Perda Tentang Kos-kosan

image
Ilustrasi

Bantul, 26/2 (Beritajateng.net) – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pembentukan peraturan daerah tentang kos ataupun pemondokan untuk memberikan payung hukum terhadap kegiatan usaha jasa itu.

“Antisipasinya jelas, harus ada yang mengatur, makanya kami mendorong pemerintah daerah dalam pembentukan perda kos atau pemondokkan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, Anjar Arintaka, Kamis.

Menurut dia, perda tersebut perlu untuk mengantisipasi adanya kos tidak berizin, seperti kos milik Sri Mastuti di wilayah Pedukuhan Saman, Desa Bangunharjo, bahkan lokasi tersebut digunakan untuk penyekapan siswi SMA beberapa waktu lalu.

“Kami nanti akan mencoba komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga, kami memandang itu (perda) perlu, sebagai upaya penegakkan Perda,” kata Anjar.

Apalagi, kata dia, di wilayah Bantul sangat mungkin berkembang berdirinya kos maupun pemondokan terutama di sekitar kampus maupun pinggiran kota, sehingga perlu diatur dalam perda termasuk pengawasan aktivitas penghuni kamar atau penyewa.

Sementara itu, Bupati Bantul Sri Surya Widati, mengatakan prihatin dengan kasus penyekapan dan penganiayaan dan penyekapan siswi SMA di sebuah kamar kos wilayah Saman, Bangunharjo beberapa waktu lalu, sehingga harapannya tidak terulang kembali.

“Keberadaan kos memang harus diatur dengan penyusunan Perda yang belum dipunyai Bantul, ini mendesak untuk diterbitkan sehingga diharapkan bisa disisipkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun ini,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Bantul, Nur Subiantoro mengatakan, jika melihat adanya kejadian penyekapan dan penganiayaan terhadap siswi SMA tersebut memang mendesak untuk dibuatkan perda, karena kasus itu sudah jadi isu nasional yang menjadi perhatian bersama.

“Yang sekarang mendesaknya karena ada kejadian itu, bahkan sudah jadi isu nasional, karena kalau kos di Bantul masih terbatas di sekitar kampus atau di pinggiran (berbatasan dengan kota Yogyakarta), jadi belum terlalu banyak,” katanya.

Menurut dia, dalam perda nantinya juga perlu diatur tentang tata tertib yang harus diutamakan penghuni, kemudian mengenai peruntukan kalau kos laki-laki dan perempuan tidak menjadi satu kawasan atau disendirikan untuk menjaga etika dan norma-norma.

“Kemudian norma-norma di masyarakat sekitar juga perlu diakomodir dalam perda, termasuk pembatasan tamu laki-laki dan perempuan serta jam kunjung. Yang paling penting induk semang tinggal di situ (kos) untuk pengawasan,” katanya.(ant/bj02)