Home Headline Bansos Sembako Kab Semarang Akhirnya Diakomodir Pemprov Jateng

Bansos Sembako Kab Semarang Akhirnya Diakomodir Pemprov Jateng

580
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Harso Susilo

SEMARANG, 6/6 (Beritajateng.net) – Setelah gagal disalurkan pada akhir Mei 2020 kemarin karena tidak beresnya data calon penerima, bantuan sosial sembako dari Pemprov Jateng untuk warga miskin dan terdampak Covid-19 di Kabupaten Semarang dan empat kabupaten lain akhirnya diakomodir. Hal ini diketahui setelah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memberi kesempatan dengan membuka usulan masuknya data baru untuk penyaluran tahap kedua yang rencananya akan disalurkan pada minggu ketiga atau keempat Bulan Juni 2020.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo mengungkapkan, gagalnya penyaluran bantuan sosial Sembako untuk masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 di Kabupaten Semarang disebabkan karena data penerima yang semula sudah dimasukkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diambil kembali untuk dilengkapi mengingat adanya kebutuhan data perluasan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Perekonomian melalui Kementerian Desa namun sesuai tenggat waktu yang ditetapkan, data tersebut tidak dimasukkan kembali ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

“Data calon penerima bansos tersebut tidak dimasukkan kembali sampai tenggat waktu yang diberikan dan saat pendistribusian bantuan dilaksanakan data dari Kabupaten Semarang menunjukkan angka nol,” ungkapnya ditemui di kantornya, Jumat (5/6).

Lebih lanjut Harso menjelaskan, data penerima bansos tersebut kemudian dimasukkan dalam penerima bantuan serupa yang berasal dari Pemkab Semarang. Namun karena jumlahnya sangat banyak maka Pemkab Semarang hanya mampu menyalurkan sebanyak satu kali. Padahal bansos dari Pemprov Jateng rencananya akan disalurkan sebanyak tiga kali bahkan kalau masa tanggap darurat Covid-19 terus berlangsung maka bantuan tersebut akan diberikan sampai akhir tahun 2020.

“Keseluruhan data penerima bansos sembako wilayah Kab Semarang ada 103.000 lebih dicover semua oleh Pemkab Semarang, jadi akhirnya hanya mampu dicover satu kali. Padahal kalau yang 48.335 itu dimasukkan kembali paling tidak hampir separonya bisa dicover oleh provinsi,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Harso, pihaknya sudah menerima kembali usulan data calon penerima. Data tersebut langsung dilakukan verifikasi dan review dari inspektorat serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pencairan pendanaannya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima yang merupakan keluarga penerima manfaat (bukan individu) bukan penerima bantuan serupa yang bersumber dari kabupaten maupun pusat (Kementerian Sosial).

“Dari data yang masuk ke sistem kami akan langsung diketahui apakah sudah menerima bantuan serupa yang bersumber dari kabupaten maupun pusat karena berdasarkan Nomor Kartu Keluarga. Walaupun yang dimasukkan nama istri atau anaknya karena nomor KKnya sama maka langsung ketahuan,” bebernya.

Ditanya tentang besaran nilai Bansos Sembako yang berasal dari Pemprov, Harso mengatakan, setiap bulan keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Sembako senilai Rp. 200.000,- selama tiga bulan (sampai bulan Agustus 2020). Sementara yang bersumber dari pemerintah pusat (Kemensos) senilai Rp. 600.000,-. Sedangkan yang bersumber dari kabupaten/kota bervariasi antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 250.000,-. Bansos Sembako dari Kab Semarang sendiri senilai Rp. 150.000,-

“Saya harap perbedaan ini tidak menjadi persoalan yang penting pemerintah hadir untuk meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Selain bansos non tunai, Dinsos Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS atau Panti Sosial Swasta). Saat ini di Jawa Tengah terdata sebanyak 920 LKS. Mereka yang ada di LKS ini sebagian besar tidak memiliki Kartu Keluarga sehingga diakomodir dengan menggunakan KK Panti dengan kepala panti sebagai kepala keluarganya.

“Warga penerima manfaat di LKS swasta berbeda karena di dalam panti. Mereka yg sudah lansia maupun psykotis ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) tidak mempunyai NIK dan KK. Mereka diperlakukan secara khusus,” paparnya.
Selain itu warga penyandang disabilitas baik disabilitas fisik maupun ganda juga mendapat prioritas bantuan sosial non tunai. Di Jawa Tengah saat ini terdapat 6.000 lebih penyandang Disabilitas yang tergabung dalam berbagai organisasi.

Dari keseluruhan keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah, baik yang mendapat bantuan dari kab kota, provinsi maupun pusat (Kemensos) jumlahnya mencapai 8.567.161 keluarga. Dengan rincian Program Keluarga Harapan 1,54 juta, Bansos Pangan Sembako Reguler BPNT 2,455 juta, Perluasan Bansos 1,168 juta, Bantuan Sosial Tunai 1,614 juta, Bantuan Provinsi 610.245 (belum termasuk penerima tahap kedua) dan kab kota 1,173 juta.

“Jumlah itu belum termasuk yang berasal dari Kementerian Desa, penerima Kartu Pra Kerja dan Bantuan Presiden yang disalurkan oleh TNI/Polri,” pungkasnya.

(NK)