Home Headline Bambang Sadono : Konsep GBHN Penting Diberlakukan Kembali

Bambang Sadono : Konsep GBHN Penting Diberlakukan Kembali

image

Semarang, 10/4 (BeritaJateng.net) – Konsep pembangunan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) penting untuk diberlakukan kembali.

Hal ini ditegaskan Ketua Badan Pengkajian (BP) MPR RI Bambang Sadono usai kegiatan sosialisasi bertema ‘Peran Media Dalam Menyosialisasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)’ di Semarang, Jum’at (10/4).

“Kami sebagai Badan Pengkajian MPR mulai mengkaji topik-topik yang dipersiapkan jika ada amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ada 11 topik yang dikelompokkan,” katanya di Semarang, Jumat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah itu menyebutkan perlunya kembali konsep pembangunan seperti GBHN termasuk salah satu yang krusial dari 11 topik yang tengah dikaji.

“Ya, memang ada masukan dari masyarakat terkait kemungkinan dihidupkan kembali konsep pembangunan seperti GBHN. Selama ini, kan terkesan tidak ada konsep terpadu dalam pembangunan,” katanya.

Menurut dia, konsep pembangunan negara sekarang ini bersumber pada visi dan misi Presiden sehingga dimungkinkan terjadi perubahan konsep pembangunan jika terjadi pergantian kepemimpinan. “Sekarang, Pak Joko Widodo mengusung konsep Nawacita dan Trisakti Bung Karno. Di sisi lain, provinsi-provinsi sejak 3-4 tahun lalu kan sudah punya program sendiri yang digerakkan,” katanya.

Permasalahan lain, kata Bambang yang juga mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Presiden, gubernur, dan bupati/wali kota bisa saja berasal dari partai politik berbeda.

“Gubernur yang berasal dari PDI Perjuangan, misalnya, oke-oke saja dengan konsep Trisakti Bung Karno. Namun, belum tentu dengan gubernur dari parpol lain. Apalagi, jika bupati berbeda (parpol, red.) lagi,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, kata dia, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pengganti GBHN bisa saja berjalan asimetris atau tidak “nyambung” dari pusat ke pemerintah-pemerintah daerah.

“Berbeda dengan model GBHN. Konsepnya tersistematis dan berkesinambungan yang harus terus dilaksanakan meski Presidennya sudah berganti,” kata mantan politikus Golkar kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu.

Dengan konsep pembangunan yang terus berganti seiring pergantian pemerintahan, kata dia, muncul keluhan dari masyarakat ketika ada program bagus dari pemerintah sebelumnya yang tidak dilanjutkan lagi.

“Ada program yang belum selesai, tidak dilanjutkan. Contoh, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Orang-orang desa sekarang mengeluh karena PNPM Mandiri dihentikan,” lanjutnya.

Bambang mengatakan konsep pembangunan seperti GBHN mungkin saja dihidupkan lagi dengan penataan sistem ketatanegaraan, mengingat GBHN dulu diterapkan ketika kedudukan MPR berada di atas Presiden.

“Ya, nanti kan akan dikaji. Apakah GBHN diputuskan melalui undang-undang? Posisinya bagaimana? Apakah harus mengubah hubungan Presiden dengan MPR, atau apakah hubungannya tetap sama?,” pungkas Bambang. (Bj05)