Home Headline Bambang Krebo Pastikan Bantuan Keuangan Desa Tanpa Potongan

Bambang Krebo Pastikan Bantuan Keuangan Desa Tanpa Potongan

337

UNGARAN, 24/11 (Beritajateng.net) – Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto yang akrab disapa Bambang Krebo memastikan penyaluran bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Semarang tidak akan dipotong seperpun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Reses dan Penyerapan Aspirasi yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kab Semarang dan Pusat Industri Kecil dan Kerajinan (PIKK) Lopait Tuntang Kab Semarang.

“Saya pastikan tidak akan ada potongan sepeserpun dalam penyaluran dana bantuan desa ini,” ungkapnya, Minggu (24/11).

Krebo menegaskan kepada para Kepala Desa yang hadir dalam Reses dirinya selaku Anggota DPRD Jateng, siapapun yang kemungkinan akan mendatangi para kepala desa dengan mengatasnamakan dirinya diminta untuk diabaikan dan jangan digubris karena dirinya tidak akan memerintahkan siapapun untuk melakukan pungutan atas bantuan keuangan desa dimaksud.

“Abaikan saja kalau ada yang datang mengatasnamakan saya atau pak Ngesti (Wabup=red) untuk melakukan pungutan, sekali lagi saya tegaskan tidak ada potongan,” tegasnya.

Dalam penjelasannya Politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kab Semarang selama tiga periode ini menjelaskan, dana Aspirasi tersebut terbagi dalam beberapa proyek pembangunan dan bantuan keuangan desa. Beberapa proyek yang dibeayai dengan dana aspirasi yang bersumber dari APBD Provinsi diantaranya pembangunan Embung, Peningkatan Jalan, Sarana air bersih maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Semua pekerjaan tersebut dikelola oleh pemerintah desa karena anggarannya langsung ke rekening desa,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Krebo berpesan agar para kepala desa melibatkan masyarakat dengan sistem padat karya terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan pasti namun tetap diberi honor untuk menumbuhkan perekonomian warga masyarakat. Namun demikian apabila secara teknis tidak mampu melaksanakan, Kepala desa diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan pembangunan.

“Prioritaskan sistem padat karya yang melibatkan masyarakat terutama mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau secara teknis tidak mampu silakan gunakan pihak ketiga,” paparnya.

Reses yang dilaksanakan Ketua DPRD Jateng ini terbagi di dua tempat dengan melibatkan dua unsur masyarakat yakni pengurus partai dan para kepala desa. Antusiasme mereka sangat tinggi terbukti banyak usulan aspirasi yang disampaikan untuk menjadi bahan program pembangunan dalam APBD perubahan 2020 atau APBD 2021 mendatang.

(NK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here