Home Headline Bambang Krebo Ajak Pejabat di Daerah Percepat Pembangunan Ekonomi

Bambang Krebo Ajak Pejabat di Daerah Percepat Pembangunan Ekonomi

385

SEMARANG, 14/11 (Beritajateng.net) – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto (Krebo) mengajak para pejabat di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempermudah ijin investasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung langkah presiden Joko Widodo dalam melaksanakan program percepatan pembangunan ekonomi.

Ajakan tersebut disampaikan Bambang Krebo menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan hari Rabu (13/11) di Sentul Kabupaten Bogor yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi memberikan tekanan kepada jajaran Polri dan Kejaksaan untuk serius mendukung investasi bukan malah menghambat. Caranya dengan memecat Polisi dan Jaksa yang sering memeras para pelaku usaha.

“Tidak hanya Polisi dan Jaksa, saya mengajak para pejabat di daerah (Provinsi dan kab/kota) jangan hanya mendengar hal ini tapi ikut melaksanakan,” ungkapnya di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (14/11),

Dalam penjelasannya Krebo mengatakan, secara spesifik yang harus dilakukan oleh para pejabat di daerah adalah menghindari perilaku korup yang sampai saat ini disinyalir masih terdapat di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan banyaknya keluhan pelaku usaha dalam mengurus ijin investasi.

Menurut Politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Semarang selama 3 periode ini, perilaku korup tidak mengenal kelembagaan baik itu kepolisian, kejaksaan maupun eksekutif. Di lembaga legislatif termasuk DPRD Jateng yang saat ini dia pimpin bisa saja juga terjadi. Oleh karena itu dia juga berpesan khususnya kepada anggota DPRD Jateng untuk profesional melaksanakan tugasnya dan tidak bertindak di luar kewenangannya.

“Saya minta Anggota DPRD Jateng profesional menjalankan 3 tupoksinya yakni Legislasi, Budgeting dan Pengawasan. Jangan malah melaksanakan tugas eksekutif. Kita ini bukan eksekutor,” tegasnya.

Masih terkait dengan hasil Rakor Forkopimda, Bambang Krebo juga mepertanyakan kinerja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Keberadaan TP4D seringkali disalahgunakan oleh oknum yang berada didalamnya termasuk rekanan yang mengerjakan proyek proyek pembangunan dengan melakukan kongkalikong sehingga menurunkan kwalitas pekerjaan.

“Dengan sinyalemen yang disampaikan presiden, kita lantas mempertanyakan kinerja TP4D ini apakah mempercepat atau justru menghambat pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut Krebo mengharapkan agar keberadaan TP4D di Jawa Tengah bisa melaksanakan tugas dengan profesional karena disinyalir banyak permainan dan kolusi yang ujung ujungnya justru menghambat pembangunan menuju percepatan pembangunan ekonomi.

“Sering kita temui rekanan seenaknya sendiri melaksanakan proyek karena merasa dekat dengan anggota TP4D. Jangan sampai kejadian di daerah lain ada bangunan sekolah yang baru setahun diresmikan ambruk atau jembatan rusak padahal baru selesai dibangun,” pungkasnya.

(NK)