Home Lintas Jateng Asosiasi Driver Online harap Pergub Driver Online segera Diturunkan

Asosiasi Driver Online harap Pergub Driver Online segera Diturunkan

Pengemudi Ojek Online menunjukkan batas penjemputan penumpang berjarak 100 meter dari Stasiun Poncol kepada Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi saat melakukan sidak ke pangkalan Ojek Online di Stasiun Poncol.
**Ingin UJI KIR Embos dan Aturan Kuota Jelas 
               SEMARANG, 4/7 (BeritaJateng.net) – Asosiasi Driver Online (ADO) Kota Semarang mendesak segera diterbitkannya peraturan gubernur (Pergub) terkait kebijakan driver online. Dikarenakan banyak driver online masih kurang paham menafsirkan Permenhub No 26 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
                  Ketua ADO Kota Semarang Agus Setiawan menyampaikan, belum tuntas gesekan lapangan yang kerap terjadi dengan driver konvensional kini adanya Permenhub No 26 Tahun 2017 semakin merunyamkan keadaan yang bisa berakibat kembali gesekan karena kurang paham dan kurang sosialisasi.
               “Sosialisasinya yang kurang, maka itu kami perlu Pergub segera diturunkan agar penafsiranya mudah dimengerti oleh para driver online,” katanya.
                Beberapa poin dalam Permenhub 26 Tahun 2017, menurutnya masih menjadi bahan penolakan para driver online diantaranya terkait uji KIR, dan pembentukan badan usaha (PT), serta tempat poll armada. Sedang, untuk tarif bawah dan tarif atas masih polemik karena ada yang maklum namun tak sedikit yang tak setuju. Dia ingin ada peninjauan kembali untuk Permenhub itu.
                  “Seperti KIR kendaraan driver online, sebenarnya mudah dan memang kita berbeda dengan KIR kendaraan umum lainnya, kita ingin berbentuk stiker embos yang ditempel di kap mobil,” katanya.
                 Plat stiker embos merupakan bentuk legal dan identitas jika armada kendaraan driver online sudah teregestrasi uji KIR. Selama ini, menurutnya masih pro kontra lantaran sebagian driver online masih melihat tanda uji KIR berupa tanda totok timbul permanen layaknya angkutan umum.
                “Kita tak mau totok timbul, cukup stiker embos. Kita bukan angkutan umum, kalau totok timbul bisa merusak bodi kendaraan dan menurunkan harga jual kendaraan,” terangnya.
                  Sementara untuk badan usaha berupa PT, pihaknya menerima dan menganjurkan untuk anggota driver online agar bermutasi masuk ke dalam perusahaan yang berbadan hukum. Saat ini ada salah satu perusahaan dari Jakarta yang sudah membuka cabang di Semarang yang sudah menaungi badan hukum driver online yakni PT Harapan Angkasa Prima (HAP) yang beralamat di Jalan Kalilangse No 401 A, Gajah Mungkur Semarang.
                   “Nah badan usaha ini nanti juga yang menyediaka poll armada serta kuota armada online di lapangan, tapi kami juga masih menunggu Pergub itu agar jelas kuota nya,” paparnya.
                Saat ini ADO menaungi sekitar 2000 an driver online baik Go Car maupun Grab Car, ada sekitar 50 an yang baru bermutasi masuk dalam badan usaha PT HAP. Pihaknya berharap anggota driver online lainnya bisa segera bergabung agar bersama-sama memahami Perhub dan tak terjadi gesekan dengan angkutan konvensioanal.
                 “Kami ingin duduk bareng, rembugan dengan driver konvensional baik taksi atau angkutan umum lainnya, permasalahan dilapangan seperti apa, agar ada solusi tak terjadi gesekan, kita sama-sama cari nafkah dan tak ingin mengambil rejeki orang lain juga,” katanya.
                 Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Satrio Hidayat mengatakan, sudah ada penyesuaian tarif bawah dan tarif atas dalam Permenhub No 26 tahun 2017. Dimana aktif per 1 Juli kemarin,  SK tarif dari kementrian perhubungan untuk tarif taksi online harus mulai menyesuaikan dengan tarif itu.
                  “Untuk kuota taksi online atau driver online kita menunggu Peraturan Gubernur yang saat ini tengah dirumuskan. Harapannya peraturan terkait dengan Kuota taksi online di serahkan sepenuhnya ke Dinas Perhubungan,” katanya.
                  Terkait uji KIR kendaraan driver online, akan diselesaikan oleh kabupaten / kota melalui Kepala Dinas, yang akan disesuaikan kuotanya sesuai dengan Peraturan Gubernur.
                    “Harapannya kuota di serahkan ke kepala dinas, karena kalau pergub kan nanti bisa bolak balik ke pak gubernur ya. jadi kalau ada apa-apa biar yang di marahin kepala dinas saja lah, saat ini sedang kita rancang,” ujarnya. (El)